KPU Tunjuk Ilham Saputra Jadi Plt Ketua Gantikan Arief Budiman

Kompas.com - 15/01/2021, 16:59 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKomisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Kamis (16/5/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk Ilham Saputra sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Arief Budiman yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (13/1/2021).

Keputusan itu diambil KPU setelah selesai melaksanakan rapat pleno tertutup pada Jumat (15/1/2021).

"Jadi yang pertama memilih Plt Ketua KPU yaitu Ilham Saputra secara aklamasi," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam konferensi persnya, Jumat (15/1/2021).

Selain itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra juga menindaklanjuti putusan DKPP untuk mengeluarkan surat pemberhentian Arief dari jabatan ketua KPU.

Baca juga: Pemberhentian Arief Budiman, Komisi II: Jangan Beranggapan KPU dan DKPP Berseteru

Dewa pun mengimbau kepada semua jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan menerbitkan putusan peringatan dan pemberhentian dari jabatan selaku ketua KPU pada saudara Arief Budiman paling lambat tujuh hari sejak putusan DKPP dibacakan," ucap dia.

Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Putusan itu dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu (13/1/2021) dan disiarkan secara daring.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad.

Baca juga: Pemberhentian Arief Budiman, DKPP Ingatkan Putusannya Final dan Mengikat

Dalam putusan itu, DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian.

Kemudian, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

DKPP pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penimbunan, Pembelian Obat Covid-19 Akan Dikuota dan Sesuai Resep Dokter

Cegah Penimbunan, Pembelian Obat Covid-19 Akan Dikuota dan Sesuai Resep Dokter

Nasional
Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Nasional
Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bukan Hanya untuk Ekologi, Rehabilitasi Mangrove Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Kerja Sendiri Atasi Pandemi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

Nasional
Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Nasional
Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Nasional
Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X