Banjir Kalsel, Walhi: Presiden Jangan Hanya Salahkan Hujan, Panggil Juga Perusahaan Tambang

Kompas.com - 19/01/2021, 15:45 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau langsung lokasi banjir dari atas jembatan Pekauman didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat langsung dampak banjir dan meninjau posko pengungsian korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww. BAYU PRATAMA SPresiden Joko Widodo (kanan) meninjau langsung lokasi banjir dari atas jembatan Pekauman didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat langsung dampak banjir dan meninjau posko pengungsian korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/aww.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik kedatangan Presiden Joko Widodo saat meninjau kondisi banjir di Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).

Pasalnya, ia menyebut bahwa kedatangan Jokowi hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai sebagai penyebab banjir.

"Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah ke Kalsel," kata Kisworo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Kritikan pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kehadiran Presiden tidak sesuai yang diharapkan, yaitu penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.

Baca juga: Walhi: Kalsel Darurat Ruang dan Darurat Bencana Ekologis

Menurut dia, seharusnya Jokowi datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan.

Ia menyebutkan, seharusnya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Banjir kali ini, menurutnya, menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.

Sebab, ia mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Baca juga: Respons Jokowi, Walhi: Banjir Kalsel Awal 2021 Terparah Sejak 2006

Rinciannya yakni tambang 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Nasional
MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

Nasional
Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Nasional
PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

Nasional
Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Nasional
KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X