Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter: Kepatuhan Protokol Kesehatan Punya Dampak Sangat Besar Terhadap Penurunan Kasus

Kompas.com - 18/01/2021, 13:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini sebagai respons adanya lonjakan kasus yang terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita sudah berkali-kali ingatkan kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu punya dampak yang sangat besar terhadap penurunan kasus," kata Sonny dalam talkshow BNPB, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Bepergian meski Sudah Divaksin, Ini Alasannya

Ia menambahkan, masyarakat seharusnya mampu menjaga kedisiplinan protokol kesehatan. Adapun protokol kesehatan untuk masyarakat yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Berdasarkan statistik yang ia miliki menyimpulkan kepatuhan protokol kesehatan yang naik, maka berdampak pada penurunan kasus Covid-19.

"Jadi jika kepatuhan memakai masker naik, maka kasusnya turun. Jika kepatuhan mencuci tangan naik, kasusnya turun. Jika kepatuhan menjaga jarak, kasusnya turun," ujarnya.

Kendati demikian, berdasarkan datanya masih ada 85 kabupaten/kota yang kepatuhan protokol kesehatan memakai masker kurang dari 60 persen.

Baca juga: Kemendagri Minta TNI/Polri Dukung Satpol PP Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

Ia menyebut, daerah yang paling banyak tidak memakai masker ada di Sumatera dan Papua.

"Ini menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya pakai masker di Sumatera dan Papua," tambah dia.

Selain itu, kepatuhan menjaga jarak yang kurang dari 60 persen juga terjadi di Sumatera dan Papua.

Ia mengatakan, ada 87 kabupaten/kota yang termasuk kurang dari 60 persen dalam menerapkan jaga jarak.

 

Berkaca pada data ini, ia mendorong kembali kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat. Sonny meminta bantuan kepada duta perubahan perilaku dalam hal ini.

"Lebih dari 63.000 duta perubahan perilaku saat ini, kami mencoba dorong lagi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," terang dia.

Selain itu, melalui duta perubahan perilaku juga akan bertugas mengingatkan masyarakat bahwa vaksinasi dan 3M adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

"Walaupun nanti dilakukan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga tetap penting," tuturnya.

 

Sebelumnya, data terakhir Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan adanya lonjakan kasus harian yang telah mencapai angka 10.000 per harinya.

Angka tersebut pertama kali muncul pada 8 Januari 2021, tepat dua minggu setelah libur Natal.

Kemudian pada 16 Januari 2021, dua minggu pasca libur Tahun Baru usai, kasus positif berada pada puncaknya yaitu 14.224.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com