Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyuntikan Vaksin kepada Jokowi Dinilai Dapat Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat

Kompas.com - 14/01/2021, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo sebagai penerima pertama.

Ahli epidemiologi dan peneliti pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai hal tersebut merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk kampanye vaksinasi.

"Upaya yang bagus untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Setidaknya untuk penduduk Indonesia ini kan pemilih Pak Jokowi, maka akan men-support itu," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Wamenkes: Belum Ada Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Pada penyuntikan perdana itu tidak hanya Presiden Jokowi saja yang berpartisipasi. Para pejabat, tokoh politik, tokoh kesehatan, tokoh agama juga ikut menerima vaksin.

Dicky mengatakan, vaksinasi perdana merupakan salah satu langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mau divaksin.

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan bahwa vaksinasi sejatinya hanya salah satu bagian dari upaya pengendalian pandemi.

"Harus diketahui bahwa sekali lagi, program vaksinasi ini adalah bagian, salah satu bagian dari upaya strategi untuk mengendalikan pandemi," ujar Dicky.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Vaksin Covid-19 Dikomersialisasikan

Sehingga, menurut Dicky, masih ada upaya yang harus terus dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni 3T dan 5M.

Strategi 3T yakni testing, tracing, dan treatment atau pengetesan, pelacakan dan perawatan pasien Covid-19.

Kemudian upaya 5M yang dilakukan masyarakat yaitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.

"Itu yang harus dipahami, sehingga kita harus mendudukkan strategi vaksinasi ini dalam porsi yang sebenarnya, yang sesuai, dan tepat. Tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kekurangan," jelasnya.

Baca juga: Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

Ia berpendapat, apabila program vaksinasi tidak ditempatkan secara proporsional, maka akan membuat pengendalian pandemi menjadi salah.

Oleh karena itu, Dicky meminta pemerintah dan masyarakat tidak memahami vaksinasi sebagai bagian penanganan pandemi.

Adapun, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Penyuntikan vaksin buatan Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021), yang diikuti sejumlah pejabat negara hingga influencer.

Adapun sejumlah pejabat mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama bersama Jokowi, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, dan selebritas Raffi Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com