DKPP Berhentikan Arief Budiman dari Jabatan Ketua, KPU Tunggu Salinan Putusan

Kompas.com - 13/01/2021, 21:30 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengaku masih menunggu salinan putusan Dewan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) yang menyatakan memberhentikan Arief Budiman dari jabatan ketua.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).

"Kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari dan kemudian akan melaksanakan rapat pleno," kata Evi.

Baca juga: DKPP Perintahkan KPU Tindaklanjuti Putusan Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua

Evi mengatakan, rapat pleno nantinya akan dijadwalkan untuk mengambil keputusan terkait putusan DKPP.

"Apakah akan dilaksanakan atau tidak putusan DKPP tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, DKPP memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Putusan itu dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu (13/1/2021) dan disiarkan secara daring.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad.

Baca juga: Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Pelanggaran

Dalam putusan itu, DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian.

Kemudian, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

DKPP pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Baca juga: DKPP: Arief Budiman Diberhentikan sebagai Ketua KPU, namun Tetap Komisioner



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Nasional
Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Nasional
JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
Donasikan Plasma Konvalesen, Kapan Airlangga Hartarto Mengidap Covid-19?

Donasikan Plasma Konvalesen, Kapan Airlangga Hartarto Mengidap Covid-19?

Nasional
Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X