Sidang Vonis Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Ditunda

Kompas.com - 13/01/2021, 18:51 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Andi Irfan Jaya (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/12/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoTerdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Andi Irfan Jaya (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (2/12/2020). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menunda sidang pembacaan putusan atau vonis terhadap terdakwa Andi Irfan Jaya. Andi merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

“Sidang putusan ditunda, hakim menunda ke hari Senin (18/1/2021)," kata pengacara Andi Irfan, M Nur Saleh, dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Terdakwa Perantara Suap Pinangki-Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Dalam sidang tersebut, Andi hadir secara virtual dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Andi dituntut hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan oleh jaksa penuntut umum.

Andi Irfan Jaya dinilai terbukti menjadi perantara suap Djoko Tjandra ke jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500.000 dollar AS serta melakukan pemufakatan jahat untuk memberi uang sebesar 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU Muhammad Deniardi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/12/2020), dikutip dari Antara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jaksa Pinangki Sebut Proposal Action Plan dari Andi Irfan Jaya

Menurut JPU, hal yang memberatkan bagi Andi adalah tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan KKN serta tidak mengakui kesalahannya.

Sementara, hal yang meringankan adalah Andi tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi serta bersikap sopan dan mempermudah jalannya persidangan.

Andi dinilai telah melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Nasional
Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X