Mobokrasi, Demokrasi AS yang Kebablasan

Kompas.com - 13/01/2021, 21:12 WIB
Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka. ANTARA FOTO/REUTERS/STEPHANIE KEPendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

Lebih daripada itu, insiden tersebut, justru dipicu oleh sikap Presiden AS sendiri, yang tidak move on dari kekalahannya dalam pemilu Oktober 2020 lalu.

Tapi, sebab utama dari kemunduran demokrasi AS bukanlah pemilu. Akar terdalamnya adalah sikap dan kebijakan politik para elite politik AS sendiri.

Disinyalir, belakangan ini, para elite politik AS cenderung korup dan hipokrit. Contohnya adalah Presiden Trump sendiri.

Sejak masa kampanye hingga duduk di tampuk kepresiden AS (21Januari -21 Januari 2021), Trump gemar mengobarkan api populisme dan nasionalisme secara berlebihan dengan slogan, “Make America Great Again’, "America First", atau "Keep America Great!”.

Jan-Werner Muller, dalam bukunya: What is Populism? (2016) menyatakan, “Bahaya bagi demokrasi saat ini bukanlah ideologi komprehensif yang secara sistematis mengingkari cita-cita demokrasi. Bahayanya adalah populisme, yaitu bentuk demokrasi yang terdegradasi oleh janji palsu mewujudkan cita-cita tertinggi demokrasi.” (hal 6).

Baca juga: Donald Trump Tolak Bertanggung Jawab dalam Penyerbuan Gedung Capitol

Muller kemudian menjelaskan, “Populisme adalah imajinasi politik moralistik tertentu, cara memandang dunia politik yang menetapkan murni secara moral dan sepenuhnya bersatu — tetap pada akhirnya fiktif — orang-orang melawan elite yang dianggap korup atau dengan cara lain lebih rendah secara moral. Ini adalah klaim inti dari populisme: hanya beberapa dari mereka yang benar-benar rakyat.” (hlm 19-21).

Pernyataan Muller seakan menegaskan kembali tulisan Fareed Zakaria dalam Foreign Affairs (2017) bahwa, "Populisme melihat dirinya berbicara untuk orang 'biasa' yang terlupakan dan sering membayangkan dirinya sebagai suara patriotisme sejati.”

Jadi, dengan jiwa populisme, kaum elite di AS telah menggiring sistem politik AS untuk beroperasi di sebuah arena di mana kebenaran adalah sesuatu yang semu. Sebab, realitas objektif tidak lagi berpatok pada kepentingan rakyat banyak, tapi disesuaikan dengan rancangan kepentingan orang-orang yang berkuasa, dan pencari keuntungan komersial.

Mengganggu Keharmonisan Hidup

Mobokrasi, khususnya aksi brutal massa di gedung Capitol telah mengancam keselamatan anggota Konggres AS yang hendak bersidang sehingga mereka harus dievakuasi.

Dalam konteks lebih luas, insiden tersebut mencemaskan banyak warga AS karena dapat memicu konflik horizontal yang mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan keutuhan bernegara AS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X