Mobokrasi, Demokrasi AS yang Kebablasan

Kompas.com - 13/01/2021, 21:12 WIB
Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka. ANTARA FOTO/REUTERS/STEPHANIE KEPendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di depan Gedung US Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Hari pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden oleh Kongres di Gedung Capitol diwarnai penyerbuan massa pendukung Donald Trump dalam upaya menggagalkan anggota parlemen dari tugas konstitusional mereka.

SEBAGAIMANA dilansir berbagai media massa dan media sosial, Rabu 6 Januari 2021, puluhan ribu massa pendukung Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berusaha menduduki gedung Capitol (Kantor Konggres AS) di Washington DC.

Kelompok massa itu bermaksud mencegah Konggres melakukan pengesahan atas John Biden dan Karmala Harris, sebagai presiden dan wakil presiden AS periode 2021-2024.

Berita tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Namun, mengikuti jalannya pemilu presiden AS Oktober lalu yang penuh hujatan, saling tuding dan hasutan, warga dunia sebetulnya dapat menilai bahwa demokrasi AS sudah kebablasan sehingga mudah tergelincir ke suatu kondisi yang disebut ‘ mobokrasi’.

Baca juga: Jelang Pelantikan Biden, Ekstremis Pendukung Trump Dilaporkan Bakal Kepung Gedung Capitol

Demokrasi Vs Mobokrasi

Filsuf politik asal Inggris, John Stuart Mill (1806 – 1873) menyatakan, demokrasi adalah rakyat yang berdaulat. Mill menegaskan bahwa demokratis adalah cara hidup, sikap moral, dan petualangan humanistik.

Dalam demokrasi rakyat, melalui para pemimpin yang dipilihnya, melembagakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, tak terkecuali hak politik kaum minoritas.

Secara definisi, demokrasi bertolak belakang dengan mobokrasi, yaitu sistem politik di mana sekelompok massa rakyat berupaya mengendalikan politik atau pemerintahan. (Bdk. American Heritage Dictionary, 2016).

Dalam demokrasi, warga negara dilibatkan secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan terpilih, sedangkan dalam mobokrasi tidak ada representasi publik..

Dalam demokrasi, cita-cita luhur dan ideologi negara dijaga, dan konstitusi ditaati, Sebaliknya, dalam mobokrasi, cita-cita dan ideologi bangsa dinafikan, dan konstitusi negara dikangkangi.

Baca juga: Politisi Partai Republik Mulai Berbalik Hendak Memakzulkan Trump

Sekalipun saling bertentangan, demokrasi mudah tergelincir menjadi mobokrasi. Tentang ini Persiden kedua AS, John Adams pernah berkata, "Demokrasi akan segera menjadi anarki, ketika konstitusi dipandang sebagai bangkai, dan tidak ada orang terhormat yang tampil sebagai negarawan yang demokrat.”

Akarnya adalah Populisme

Banyak pengamat politik internasional menilai, insiden pada 6 Januari 2021 itu adalah indikasi kemunduran demokrasi AS. Pasalnya, aksi brutal massa justru terjadi di gedung Konggres yang adalah simbol demokrasi AS sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X