Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes Sering Dapat Keluhan soal Data Kapasitas Rumah Sakit

Kompas.com - 13/01/2021, 14:13 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sering menerima keluhan mengenai data kapasitas rumah sakit yang selalu terlihat penuh.

Hal itu ia sampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

"Mulai dari tante saya, teman saya, sampai anggota DPR yang terhormat, ada juga dari fraksi partainya Bapak (Johnny G Plate) komplain. Karena bilang enggak pernah tahu (mana rumah sakit yang penuh dan tidak)," kata Budi.

Baca juga: Menkes Bingung Data Tenaga Kesehatan Penerima Vaksin Covid-19 Berubah-ubah

Budi mengatakan, banyak pihak yang mencari tahu tentang ketersediaan rumah sakit dengan cara menelepon langsung salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Kesehatan.

Ia pun tengah berusaha memperbaiki kekurangan itu dan membuat Dirjen tersebut tidak selalu ditelpon dan ditanya mengenai jumlah kapasitas rumah sakit.

"Karena kalau dilihat di screen, segala macam, enggak pernah dapat. Kalau telepon (Dirjen) Prof Kadir selalu dapat. Jadi temen-temen DPR tahu bahwa IT-nya Kementerian Kesehatan adalah di Prof Kadir," ujar dia.

Baca juga: Menkes: Varian Baru Covid-19 ibarat Teroris, Kemenkes Intelijennya

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan masih memerlukan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa dengan mudah menerima data-data yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sudah melakukan penandatangan SKB Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

"Keputusan bersama Menkes dan Menteri Komunikasi dan Informatika ini bertujuan agar pelaksanaan vaksinasi covid 19 didukung oleh suatu sistem informasi yang andal," kata Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Selasa (12/1/2021).

"Dan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Baca juga: Menkes-Menkominfo Tanda Tangani SKB Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

Oscar mengatakan, sistem infomasi satu data ini terwujud berkat kerja sama dengan semua pihak. Penyusunan SKB ini juga dirapatkan dengan beberapa stakeholder lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PT Telkom Indonesia, PT Biofarma, dan pemangku kepentingan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com