Cerita Menkes Sering Dapat Keluhan soal Data Kapasitas Rumah Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sering menerima keluhan mengenai data kapasitas rumah sakit yang selalu terlihat penuh.

Hal itu ia sampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

"Mulai dari tante saya, teman saya, sampai anggota DPR yang terhormat, ada juga dari fraksi partainya Bapak (Johnny G Plate) komplain. Karena bilang enggak pernah tahu (mana rumah sakit yang penuh dan tidak)," kata Budi.

Budi mengatakan, banyak pihak yang mencari tahu tentang ketersediaan rumah sakit dengan cara menelepon langsung salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Kesehatan.

Ia pun tengah berusaha memperbaiki kekurangan itu dan membuat Dirjen tersebut tidak selalu ditelpon dan ditanya mengenai jumlah kapasitas rumah sakit.

"Karena kalau dilihat di screen, segala macam, enggak pernah dapat. Kalau telepon (Dirjen) Prof Kadir selalu dapat. Jadi temen-temen DPR tahu bahwa IT-nya Kementerian Kesehatan adalah di Prof Kadir," ujar dia.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan masih memerlukan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa dengan mudah menerima data-data yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sudah melakukan penandatangan SKB Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

"Keputusan bersama Menkes dan Menteri Komunikasi dan Informatika ini bertujuan agar pelaksanaan vaksinasi covid 19 didukung oleh suatu sistem informasi yang andal," kata Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, Selasa (12/1/2021).

"Dan dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Oscar mengatakan, sistem infomasi satu data ini terwujud berkat kerja sama dengan semua pihak. Penyusunan SKB ini juga dirapatkan dengan beberapa stakeholder lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PT Telkom Indonesia, PT Biofarma, dan pemangku kepentingan lainnya.