Kompas.com - 13/01/2021, 11:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah lebih tegas dan maksimal dalam melaksanakan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, tujuan untuk mengendalikan kasus Covid-19 dapat terwujud.

"Melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 pada tahun 2021 lebih tegas, maksimal, dan tersinkronisasi dengan baik antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Bambang, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Menkes: Strategi Pengetesan Covid-19, Pelacakan dan Perawatan Harus Diperbaiki

Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 harus segera menyiapkan strategi menghadapi kondisi penyebaran Covid-19 yang memburuk dan mengantisipasi lonjakan kasus.

Menurut Bambang, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta sarana lain yang mendukung penanganan pasien Covid-19. Ia juga meminta pemerintah mengoptimalkan upaya pengetesan dan pelacakan di masyarakat sehingga penularan Covid-19 dapat terdeteksi lebih dini.

"Baik dari segi sarana prasarana hingga SDM yang mumpuni, mengingat memburuknya penularan Covid-19 salah satunya terindikasi dari semakin penuhnya Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet," ucapnya.

Baca juga: Menkes Minta RS Tingkatkan Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 Jadi 30-40 Persen

Di lain sisi, Bambang mengingatkan bahwa penanganan pandemi ini bisa berjalan baik jika masyarakat dapat bekerja sama. Salah satunya, dengan mendukung program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah.

"Upaya penanganan pandemi harus dilakukan bersama-sama, mengingat program ini tidak bisa sukses dengan hanya satu arah yang dilakukan dari pusat ke daerah, tetapi harus menjadi gerakan setiap komponen bangsa untuk mengatasi pandemi ini," kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki strategi penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Budi, strategi yang harus diperbaiki yakni bagian pangkal atau hulu, yaitu pengetesan, pelacakan, perawatan, dan perubahan perilaku atau tracing, testing, treatment (3T).

"Kita lihat strategi testing, tracing, isolasi, perubahan perilaku adalah hal-hal di sisi hulu yang kita harus benar-benar perbaiki," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 Lansia Maret-April, Tunggu Pfizer dan AstraZeneca

Dari sisi pengetesan, pemerintah akan meningkatkan akses kabupaten/kota terhadap mesin PCR dan laboratorium BSL-2. Dengan demikian, pengetesan dapat lebih merata.

Selain itu, pemerintah akan melengkapi seluruh puskesmas dengan layanan rapid antigen untuk mempercepat identifikasi penularan Covid-19.

"Kita akan pastikan agar akses ke laboratorium PCR dipermudah dan dipercepat. Kita akan segera keluarkan aturan, karena WHO sudah resmikan juga, bahwa rapid antigen bisa dilakukan sampai di level puskesmas," tuturnya.

Dari sisi pelacakan, Budi mengatakan, WHO menetapkan standar bahwa diperlukan 30.000 pelacak per 100.000 penduduk. Selain itu, pelacak juga mesti melacak 30 kontak erat tiap pasien Covid-19 dalam kurun waktu satu minggu.

Menurutnya, jumlah pelacak di Indonesia masih jauh dari standar WHO itu.

"Untuk itu kita menghitung dari jumlah penduduk kita kira-kira dibutuhkan 80.000 tracer," ujar Budi.

Budi mengatakan, Kemenkes akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memberdayakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pelacak. Dengan demikian, identifikasi masyarakat tertular Covid-19 bisa lebih cepat.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Nasional
Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Nasional
Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Nasional
Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Nasional
Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.