Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Masih Evaluasi Data Vaksin Sinovac, Rampung Beberapa Hari ke Depan

Kompas.com - 07/01/2021, 16:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi data-data hasil uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Dalam beberapa hari ke depan, evaluasi tersebut akan rampung, sehingga izin penggunaan darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) dapat segera diterbitkan.

"Saat ini Badan POM sedang berproses dengan evaluasi data-data vaksin Sinovac yang akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan ini, sehingga emergency use authorization dapat segera dikeluarkan," kata Penny dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Menkes dan Menlu Teken Formulir Pengadaan 108 Juta Dosis Vaksin Gratis

Penny mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap khasiat, keamanan, dan mutu vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia.

Dalam menjamin khasiat, keamanan, dan mutu vaksin, BPOM merujuk pada standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), serta otoritas regulator obat dari negara lain seperti United States Food and Drug Administration (USFDA) dan Europan Medicines Agency (EMA).

"Badan POM juga akan melibatkan para ahli dalam melakukan evaluasi khasiatn keamanan dan mutu vaksin untuk dapat menerbitkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization, pada situasi pandemi ini," ujar Penny.

Baca juga: Vaksinasi Pekan Depan, BPOM Diminta Tak Terbebani Target Pemerintah

Penny pun mengapresiasi dukungan seluruh pihak kepada BPOM untuk bekerja secara independen, profesional, dan obyektif.

Hal ini, kata dia, telah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo terkait evaluasi vaksin untuk penerbitan izin penggunaan darurat.

"Kami mengharapkan selalu bahwa melalui sinergi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, tentunya kita akan mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang berkualitas dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Cermati Perhitungan Target Waktu Vaksinasi

Namun demikian, pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya persetujuan atau emergency use authorization vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insya Allah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," kata Budi usai rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Adapun vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan rampung di Febuari 2021.

"Tahapan berikutnya yang lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut. Nah, kami harapkan bisa kita mulai di bulan maret atau April tahun ini juga," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com