JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi data-data hasil uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac.
Dalam beberapa hari ke depan, evaluasi tersebut akan rampung, sehingga izin penggunaan darurat vaksin atau emergency use authorization (EUA) dapat segera diterbitkan.
"Saat ini Badan POM sedang berproses dengan evaluasi data-data vaksin Sinovac yang akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan ini, sehingga emergency use authorization dapat segera dikeluarkan," kata Penny dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan RI, Kamis (7/1/2021).
Baca juga: Menkes dan Menlu Teken Formulir Pengadaan 108 Juta Dosis Vaksin Gratis
Penny mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap khasiat, keamanan, dan mutu vaksin Covid-19 yang beredar di Indonesia.
Dalam menjamin khasiat, keamanan, dan mutu vaksin, BPOM merujuk pada standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), serta otoritas regulator obat dari negara lain seperti United States Food and Drug Administration (USFDA) dan Europan Medicines Agency (EMA).
"Badan POM juga akan melibatkan para ahli dalam melakukan evaluasi khasiatn keamanan dan mutu vaksin untuk dapat menerbitkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization, pada situasi pandemi ini," ujar Penny.
Baca juga: Vaksinasi Pekan Depan, BPOM Diminta Tak Terbebani Target Pemerintah
Penny pun mengapresiasi dukungan seluruh pihak kepada BPOM untuk bekerja secara independen, profesional, dan obyektif.
Hal ini, kata dia, telah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo terkait evaluasi vaksin untuk penerbitan izin penggunaan darurat.
"Kami mengharapkan selalu bahwa melalui sinergi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, tentunya kita akan mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang berkualitas dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.
Baca juga: Pemerintah Diminta Cermati Perhitungan Target Waktu Vaksinasi
Namun demikian, pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya persetujuan atau emergency use authorization vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insya Allah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," kata Budi usai rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Adapun vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan rampung di Febuari 2021.
"Tahapan berikutnya yang lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut. Nah, kami harapkan bisa kita mulai di bulan maret atau April tahun ini juga," ujar Budi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.