Jokowi: Manfaatkan SK Perhutanan Sosial untuk Kegiatan Ekonomi Produktif

Kompas.com - 07/01/2021, 15:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria ( TORA) dimanfaatkan secara maksimal untuk perekonomian masyarakat.

Menurut Jokowi, masyarakat diharapkan memanfaatkan SK itu untuk usaha yang memiliki nilai ekonomi.

"Jadi setelah bapak ibu semua menerima ini agar betul-betul digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Tapi juga yang ramah lingkungan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK TORA se-Indonesia di Istana Negara, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Berutang Distribusikan 8,5 Juta Hektar Perhutanan Sosial ke Masyarakat

Jokowi menyarankan agar tanah yang ada dimanfaatkan untuk tanaman yang punya nilai ekonomi.

Menurut Jokowi, setiap daerah memiliki tanaman khas masing-masing.

"Silakan dikembangkan. Setiap daerah itu beda-beda. Kan banyak sekali komiditi yang bisa dikembangkan," tutur Jokowi.

Pengembangan itu, lanjut dia, bisa dilakukan dalam bentuk agroforestry (kombinasi tanaman hutan dengan pertanian) atau ekowisata.

Dengan cara-cara seperti itu, nantinya SK bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Jokowi juga mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan kepada masyarakat itu dijaga dengan baik.

"Jangan sampai sudah mendapat SK ini kemudian dipindahtangankan ke orang lain," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Pendampingan Program Lanjutan Perhutanan Sosial, Tak Sebatas Pemberian Izin

Adapun rincian tiga jenis SK yang diserahkan yakni sebanyak 2.929 SK Kehutanan Sosial di seluruh Indonesia dengan luas lahan 3.442.000 hektare.

Menurut Jokowi, SK tersebut diperkirakan dapat bermanfaat bagi sekitar 651.000 keluarga.

Kemudian diserahkan pula 35 SK Hutan Adat seluas 37.500.000 hektare. Selain itu juga diserahkan 58 SK Hutan TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X