Jokowi: Manfaatkan SK Perhutanan Sosial untuk Kegiatan Ekonomi Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memanfaatkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dimanfaatkan secara maksimal untuk perekonomian masyarakat.

Menurut Jokowi, masyarakat diharapkan memanfaatkan SK itu untuk usaha yang memiliki nilai ekonomi.

"Jadi setelah bapak ibu semua menerima ini agar betul-betul digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Tapi juga yang ramah lingkungan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK TORA se-Indonesia di Istana Negara, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Berutang Distribusikan 8,5 Juta Hektar Perhutanan Sosial ke Masyarakat

Jokowi menyarankan agar tanah yang ada dimanfaatkan untuk tanaman yang punya nilai ekonomi.

Menurut Jokowi, setiap daerah memiliki tanaman khas masing-masing.

"Silakan dikembangkan. Setiap daerah itu beda-beda. Kan banyak sekali komiditi yang bisa dikembangkan," tutur Jokowi.

Pengembangan itu, lanjut dia, bisa dilakukan dalam bentuk agroforestry (kombinasi tanaman hutan dengan pertanian) atau ekowisata.

Dengan cara-cara seperti itu, nantinya SK bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Jokowi juga mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan kepada masyarakat itu dijaga dengan baik.

"Jangan sampai sudah mendapat SK ini kemudian dipindahtangankan ke orang lain," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Tekankan Pentingnya Pendampingan Program Lanjutan Perhutanan Sosial, Tak Sebatas Pemberian Izin

Adapun rincian tiga jenis SK yang diserahkan yakni sebanyak 2.929 SK Kehutanan Sosial di seluruh Indonesia dengan luas lahan 3.442.000 hektare.

Menurut Jokowi, SK tersebut diperkirakan dapat bermanfaat bagi sekitar 651.000 keluarga.

Kemudian diserahkan pula 35 SK Hutan Adat seluas 37.500.000 hektare. Selain itu juga diserahkan 58 SK Hutan TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.