Salin Artikel

Jokowi: Manfaatkan SK Perhutanan Sosial untuk Kegiatan Ekonomi Produktif

Menurut Jokowi, masyarakat diharapkan memanfaatkan SK itu untuk usaha yang memiliki nilai ekonomi.

"Jadi setelah bapak ibu semua menerima ini agar betul-betul digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang produktif. Tapi juga yang ramah lingkungan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyerahan SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat dan SK TORA se-Indonesia di Istana Negara, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Jokowi menyarankan agar tanah yang ada dimanfaatkan untuk tanaman yang punya nilai ekonomi.

Menurut Jokowi, setiap daerah memiliki tanaman khas masing-masing.

"Silakan dikembangkan. Setiap daerah itu beda-beda. Kan banyak sekali komiditi yang bisa dikembangkan," tutur Jokowi.

Pengembangan itu, lanjut dia, bisa dilakukan dalam bentuk agroforestry (kombinasi tanaman hutan dengan pertanian) atau ekowisata.

Dengan cara-cara seperti itu, nantinya SK bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Jokowi juga mengingatkan agar SK yang sudah diserahkan kepada masyarakat itu dijaga dengan baik.

"Jangan sampai sudah mendapat SK ini kemudian dipindahtangankan ke orang lain," tegasnya.

Adapun rincian tiga jenis SK yang diserahkan yakni sebanyak 2.929 SK Kehutanan Sosial di seluruh Indonesia dengan luas lahan 3.442.000 hektare.

Menurut Jokowi, SK tersebut diperkirakan dapat bermanfaat bagi sekitar 651.000 keluarga.

Kemudian diserahkan pula 35 SK Hutan Adat seluas 37.500.000 hektare. Selain itu juga diserahkan 58 SK Hutan TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/15325361/jokowi-manfaatkan-sk-perhutanan-sosial-untuk-kegiatan-ekonomi-produktif

Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke