Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

SIAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengancam menarik kembali sertifikat perhutanan sosial yang diterima warga Riau bila lahannya menganggur.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat lahan perhutanan sosial kepada warga Riau di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat (21/2/2020).

"SK (Surat Keputusan) itu bisa kita cabut. Jadi kalau enggak produktif bisa kita ambil kembali lalu kita kasih yang lebih produktif. Silahkan saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk dikelola," ujar Jokowi.

Baca juga: Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Ia memastikan akan memantau pengelolaan lahan tersebut secara berkala. Ia mengatakan, lahan-lahan tersebut bisa dijadikan aset produktif dengan ditanami tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi.

Ia berharap pemberian sertifikat perhutanan sosial dapat menghindarkan masyarakat lokal dan adat dari sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan.

Sampai dengan Februari, distribusi izin hutan sosial telah mencapai 4,062 Juta hektar dengan jumlah SK Izin/Hak sebanyak 6.464 Unit yang dibagikan kepada 821.371 Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Adapun hari ini Presiden Jokowi menyerahkan 41 unit SK seluas 73.670 hektar untuk 20.890 KK berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat.

"Kalau didiamkan saya pastikan saya tahu. Harus dijadikan barang yang produktif secara ekonomi. Memilki manfaat ekonomi. Entah mau ditanami holtikultura atau pohon untuk dimanfaatkan jangka panjang, tetapi harus dimanfaatkan," ujar Presiden.

"Saya titip sekali lagi, selain produktif, juga harus ramah lingkungan. Tanami pohon yang mempunyai akar kuat agar tanah tidak longsor," lanjut Jokowi.