Kumpulan Pernyataan Jokowi soal "Lockdown", Kerap Menolak hingga Ingatkan Potensi Penerapan

JAKARTA, KOMPAS.com – Potensi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown dilontarkan Presiden Joko Widodo usai melihat situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik di Tanah Air.

Wacana lockdown itu diutarakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Mulanya, Jokowi menyinggung sejumlah negara yang kembali menerapkan lockdown untuk menekan penularan Covid-19 yang kembali meningkat. Kemudian ia mengingatkan para menterinya agar hal serupa tak terjadi di Indonesia.

Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik

"Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown)," ucap Jokowi.

"Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," ujar Presiden.

Potensi lockdown yang disampaikan Jokowi bertepatan dengan capaian tertinggi rekor penambahan kasus baru Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Pada Rabu, dalam 24 jam terakhir tercatat penambahan kasus baru mencapai 8.854 orang.
Padahal sebelumnya Jokowi kerap enggan menerapkan kebijakan lockdown dalam pengendalian Covid-19.

Sebabnya menurut Jokowi, lockdown akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dengan diterapkannya lockdown perekonomian juga akan hancur.

Baca juga: Rekor Penambahan 8.854 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Jokowi Singgung Lockdown Indonesia

Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang sebelumnya menunjukkan keengganannya menerapkan lockdown.

1. Jangan sok-sokan lockdown provinsi

Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi," ujar Jokowi.

2. Akibat tak berlakukan lockdown, perekonomian terjaga

Jokowi juga menilai, langkah pemerintah tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 sudah tepat.

Ia menyebutkan, jika kebijakan lockdown diberlakukan, hal itu akan berimbas fatal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin (pertumbuhan ekonomi) bisa minus 17 (persen)," kata Presiden Jokowi saat saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Setkab.go.id.

Baca juga: Jokowi: Saya Tidak Bisa Bayangin kalau Dulu Kita Lockdown...

Desakan untuk lockdown diketahui disuarakan sejumlah pihak saat virus corona mulai mewabah di Indonesia pada Maret lalu.

Namun, Presiden Jokowi lebih memilih menggunakan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan. Menurut Presiden Jokowi, akibat tidak lockdown, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik ketimbang negara-negara lain.

3. Lebih pilih mini lockdown

Jokowi pun menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam menekan laju penularan virus corona. Dengan intervensi berbasis lokal ini, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial hanya dilakukan di lingkup kecil.

Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).

"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi pada komite, intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan ke provinsi, kabupaten, kota," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," kata dia. Baca juga: PSBB Jakarta Diperpanjang, Ini Studi Kriteria Melonggarkan Penguncian saat Pandemi

Jika memang ditemukan ada kasus positif di suatu lingkungan, lingkungan itulah yang dibatasi aktivitasnya. Jokowi menyebut ini sebagai "mini lockdown".

"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata dia.

Sementara itu, jika pembatasan aktivitas sosial ekonomi dilakukan di level yang lebih luas seperti di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, Kepala Negara khawatir hal itu justru akan berdampak pada ekonomi.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

4. Lockdown mengganggu perekonomian

Jokowi menyebut lockdown tak menjadi pilihan karena akan mengganggu perekonomian. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pembangunan rumah sakit darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020) kemarin.

" Lockdown itu apa sih? Orang enggak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti, baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu," kata Jokowi.

"Kita ingin tetap aktivitas ekonomi ada, tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing itu yang paling penting," sambung Jokowi.