Kompas.com - 08/01/2021, 09:13 WIB
Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya (UB), Selasa, 5/1/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKTangkapan layar Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya (UB), Selasa, 5/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.comPresiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan Indonesia menerapkan lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik.

Menanggapi hal itu, ahli epidemiologi Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani menilai, Indonesia tidak akan menerapkan kebijakan lockdown untuk mengantisipasi lonjakan virus Covid-19.

Sebab, kata Laura, kebanyakan masyarakat Indonesia berpenghasilan dari sektor informal.

“Ini sebetulnya kebijakan lockdown tidak akan diambil di negara kita, karena sejak awal faktor masyarakat kita yang berpenghasilan dari sektor informal,” kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

"Kalau lockdown seperti itu disampaikan Pak Jokowi, saya rasa agar masyarakat sadar untuk berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan," ucap Laura.

Baca juga: Kumpulan Pernyataan Jokowi soal Lockdown, Kerap Menolak hingga Ingatkan Potensi Penerapan

Laura menuturkan, jika pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan lockdown maka pemerintah harus siap menanggung kebutuhan sehari-hari masyarakat selama lockdown diberlakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia sampai saat ini masing mengandalkan upah harian yang diperoleh dari sektor informal.

"Artinya, pengambilan lockdown, muncul konsekuensi pemerintah menanggung kebutuhan masyarakat kita karena tidak bisa bergerak dan mencari nafkah," tutur Laura.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk bekerja keras dan mati-matian dalam mengurangi dan menghentikan dampak pandemi.

Baca juga: Ada Tiga Kelompok Akan Vaksinasi Perdana Termasuk Jokowi, Ini Rinciannya

Jokowi menyinggung perihal survei terakhir yang dilakukan pemerintah. Survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun.

"Kaitannya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu turun. Sebab itu saya minta Komite dan Satgas agar ini diberikan tekanan lagi kepada komunikasi publik yang baik lewat televisi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Jokowi meminta ada pernyataan pengingat dan penegasan bahwa pelaksanaan 3M itu sangat penting dan harus terus dilakukan.

Baca juga: Rekor Penambahan 8.854 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Jokowi Singgung Lockdown Indonesia

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

Nasional
UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 24 September: Ada 370.614 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Azis Syamsuddin Tak Penuhi Pemeriksaan, KPK Ingatkan untuk Kooperatif

Nasional
UPDATE 24 September: Ada 45.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 September: Ada 45.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB: WFO Diprioritaskan bagi ASN yang Sudah Vaksinasi Covid-19

Menpan RB: WFO Diprioritaskan bagi ASN yang Sudah Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 144 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 141.258

UPDATE 24 September: Tambah 144 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 141.258

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.557, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.204.116

UPDATE: Bertambah 2.557, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.204.116

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kampus Boleh Coba PTM Terbatas dengan Prokes Super Ketat

Kemendikbud Ristek: Kampus Boleh Coba PTM Terbatas dengan Prokes Super Ketat

Nasional
Kemendikbud Ristek Klarifikasi Data 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

Kemendikbud Ristek Klarifikasi Data 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Selama PTM

Nasional
Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Nasional
Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.