KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Kompas.com - 05/01/2021, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, pihaknya tidak menerima tekanan dari pihak mana pun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ia pun memastikan bahwa KPU telah menjaga independensi terkait penyusunan peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pilkada di masa pandemi Covid-19.

"Sepanjang saya mengikuti proses pembuatan peraturan KPU, menurut saya tidak ada satu pun rasa bahwa KPU ditekan oleh pihak mana pun," kata Arief dalam seminar "Hasil Riset Mata Kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu" yang diselenggarakan FISIP UI, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU

Arief menuturkan, pembahasan setiap pasal yang dipertentangkan juga telah diputuskan sepenuhnya oleh KPU, tanpa merasa ada tekanan pihak mana pun.

Arief mencontohkan, pasal yang diperdebatkan di DPR misalnya, soal perubahan atau larangan tentang kampanye dalam bentuk rapat umum.

"Itu berdebat sangat keras. Tapi KPU tetap ngotot, itu harus ada pembatasan dan dilakukan secara daring. Memenuhi protokol kesehatan dan semua tetap diterapkan," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengaku bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 bukanlah hal yang mudah bagi KPU.

Baca juga: Satgas: Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Saat Ini Bukan Karena Pilkada

Persiapan yang dilakukan KPU, kata dia, telah dilakukan sejak Maret hingga September 2020. Saat itu KPU memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada diakibatkan pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Perppu Pilkada menjadi dasar hukum menunda waktu pemungutan suara dari September menjadi Desember 2020.

Arief juga mengatakan, KPU kemudian menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 di masa pandemi.

Baca juga: Ini Persiapan KPU untuk Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2020

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.