Kompas.com - 05/01/2021, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, pihaknya tidak menerima tekanan dari pihak mana pun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Ia pun memastikan bahwa KPU telah menjaga independensi terkait penyusunan peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pilkada di masa pandemi Covid-19.

"Sepanjang saya mengikuti proses pembuatan peraturan KPU, menurut saya tidak ada satu pun rasa bahwa KPU ditekan oleh pihak mana pun," kata Arief dalam seminar "Hasil Riset Mata Kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu" yang diselenggarakan FISIP UI, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU

Arief menuturkan, pembahasan setiap pasal yang dipertentangkan juga telah diputuskan sepenuhnya oleh KPU, tanpa merasa ada tekanan pihak mana pun.

Arief mencontohkan, pasal yang diperdebatkan di DPR misalnya, soal perubahan atau larangan tentang kampanye dalam bentuk rapat umum.

"Itu berdebat sangat keras. Tapi KPU tetap ngotot, itu harus ada pembatasan dan dilakukan secara daring. Memenuhi protokol kesehatan dan semua tetap diterapkan," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengaku bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 bukanlah hal yang mudah bagi KPU.

Baca juga: Satgas: Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Saat Ini Bukan Karena Pilkada

Persiapan yang dilakukan KPU, kata dia, telah dilakukan sejak Maret hingga September 2020. Saat itu KPU memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada diakibatkan pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Perppu Pilkada menjadi dasar hukum menunda waktu pemungutan suara dari September menjadi Desember 2020.

Arief juga mengatakan, KPU kemudian menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 di masa pandemi.

Baca juga: Ini Persiapan KPU untuk Hadapi Sidang Sengketa Pilkada 2020

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.