Salin Artikel

KPU Nyatakan Tak Ada Tekanan dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Ia pun memastikan bahwa KPU telah menjaga independensi terkait penyusunan peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pilkada di masa pandemi Covid-19.

"Sepanjang saya mengikuti proses pembuatan peraturan KPU, menurut saya tidak ada satu pun rasa bahwa KPU ditekan oleh pihak mana pun," kata Arief dalam seminar "Hasil Riset Mata Kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu" yang diselenggarakan FISIP UI, Selasa (5/1/2021).

Arief menuturkan, pembahasan setiap pasal yang dipertentangkan juga telah diputuskan sepenuhnya oleh KPU, tanpa merasa ada tekanan pihak mana pun.

Arief mencontohkan, pasal yang diperdebatkan di DPR misalnya, soal perubahan atau larangan tentang kampanye dalam bentuk rapat umum.

"Itu berdebat sangat keras. Tapi KPU tetap ngotot, itu harus ada pembatasan dan dilakukan secara daring. Memenuhi protokol kesehatan dan semua tetap diterapkan," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengaku bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 bukanlah hal yang mudah bagi KPU.

Persiapan yang dilakukan KPU, kata dia, telah dilakukan sejak Maret hingga September 2020. Saat itu KPU memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada diakibatkan pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Perppu Pilkada menjadi dasar hukum menunda waktu pemungutan suara dari September menjadi Desember 2020.

Arief juga mengatakan, KPU kemudian menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 di masa pandemi.


Ia mengklaim, KPU telah transparan dalam proses penerbitan PKPU dengan melibatkan partisipasi publik.

"Misalnya dimulai dari draf biro-biro. Kemudian rapat pleno, uji publik. Kemudian beberapa bagian juga kita lakukan focus group discussion dengan ahli," kata dia.

Oleh sebab itu, Arief berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan KPU dalam menetapkan PKPU tidak mengalami penekanan.

Meski demikian, ia tak menampik apabila ada tekanan dari berbagai pihak dalam proses tersebut.

"Prosesnya bisa saja penuh tekanan, kalau dalam istilah itu ada indikasi intervensi. Tapi kira-kira bahasa yang dipakai seperti itu. Tapi saya kira yang paling penting adalah ketika KPU membuat keputusannya, ketika KPU menetapkan PKPUnya apakah itu dibuat dengan kondisi tertekan atau tidak. Saya sampaikan kita tidak sama sekali dalam kondisi tertekan," kata Arief Budiman.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/17102551/kpu-nyatakan-tak-ada-tekanan-dalam-pelaksanaan-pilkada-2020

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Nasional
Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Nasional
Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.