Kompas.com - 05/01/2021, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana melakukan rekrutmen terhadap satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2021.

Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, hal tersebut dilakukan karena saat ini muncul keluhan kekurangan guru dan tak meratanya distribusi guru di daerah.

"Kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di daerah," kata Paryono, dikutip dari siaran pers BKN, Selasa (5/1/2021).

Oleh karena itu, kata dia, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK pun dinilai tepat.

Para guru yang direkrut melalui skema PPPK haknya tidak berkurang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"PPPK akan memperoleh hak pendapatan berupa gaji dan tunjangan dengan besaran yang sama seperti PNS sesuai dengan level dan kelompok jabatan," kata Paryono.

Baca juga: BKN Belum Pastikan Guru Agama Termasuk Dalam Formasi 1 Juta Guru Seleksi PPPK

Adapun PPPK pada tahun 2021 terbuka bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kata dia, disebutkan bahwa pegawai ASN (State Civil Apparatus) terdiri dari pegawai negeri sipil/PNS (Civil Servants) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/PPPK (Government Workers).

"PNS dan PPPK memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik," kata dia.

Pembagian skema kerjanya, kata Paryono, PNS lebih difokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial, sedangkan PPPK fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme serta kinerja instansi pemerintah.

PPPK dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya setelah memperoleh izin dari Presiden.

Baca juga: Pemerintah Buka Seleksi 1 Juta Guru PPPK, Apakah Termasuk Guru Agama?

Apabila merujuk sistem manajemen ASN di negara maju, kata dia, skema PPPK diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu.

Bahkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh PPPK, termasuk di dalamnya jabatan fungsional guru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Pemerintah Susun PP Atur Insentif bagi Pelaku Usaha di IKN

Nasional
Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Bambang Pacul Pertanyakan Maksud Ganjar Posting Foto di Bawah Baliho Puan: Siap Tidur Apa Siap Gerak?

Nasional
Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Kontradiksi PSI: Siang Kritik Deklarasi Capres, Sore Umumkan Dukungan buat Ganjar

Nasional
Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan Maharani: Saya Minta Hargai Dulu Tim Independen Pemerintah

Nasional
Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Puan Enggan Komentari Pencapresan Anies: Semua Masih Dalam Situasi Duka

Nasional
Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Perdami: Kebutaan di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

Nasional
Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba 'Bully' dan Memaki

Laporkan Mamat Alkatiri ke Polisi, Hillary Brigitta: Dia Tiba-tiba "Bully" dan Memaki

Nasional
Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Ini Kata Kemenkes Soal Penggunaan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Mentan: Stok Beras RI Masih 10 Juta Ton

Nasional
Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.