Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat 7 Persen, Ini Kata KPU

Kompas.com - 03/01/2021, 14:02 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 meningkat dibanding Pilkada 2015. 

Padahal sebelum Pilkada digelar, sejumlah pihak mengkhawatirkan tingkat pertisipasi pemilih yang rendah. 

Adapun tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 sebesar 69,06 persen dan meningkat menjadi 76,09 persen di Pilkada 2020.

“Angka partisipasi rata-rata nasional pada Pemilihan 2020 dengan jumlah daerah yang sama 269 daerah meningkat 7,03 persen,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Wiarsa dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (3/1/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Partisipasi Pemilih Bisa Turun jika Paksakan Pilkada Saat Pandemi

Menurutnya, faktor yang mendukung tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 adalah optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Dewa menuturkan, di tengah pandemi Covid-19, sosialisasi tersebut tak hanya dilakukan melalui luar jaringan (luring) tetapi juga secara daring.

Sosialisasi lewat media konvensional pun tetap dilakukan. Misalnya, dengan pembuatan baliho, spanduk, hingga iklan di media massa.

“Sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga menyebar dan melibatkan banyak pihak (stakeholder terkait hingga PPK, PPS dan Relawan Demokrasi),” tuturnya.

“Dan dengan beragam cara seperti KPU Goes to Campus, Rumah Pintar Pemilu (podcast, siaran radio dan webinar) hingga kegiatan pameran dan festival,” sambung dia.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 tersebut dihitung dengan cara, rata-rata partisipasi pemilih dibagi 269 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara pilkada, minus Kabupaten Boven Digoel.

Diketahui Kabupaten Boven Digoel baru menggelar pemungutan suara pada 28 Desember 2020.

Adapun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tingkat partisipasi rata-rata mencapai 69,67 persen.

Sementara, pada pemilihan bupati dan wakil bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52 persen.

Sedangkan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04 persen.

Salah satu yang memprediksi tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 akan turun adalah Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla.

Baca juga: KPU: Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Capai 76,09 persen

Kalla menilai partisipasi pemilih bisa menurun drastis karena Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan negara-negara lain yang menggelar Pemilu di tengah pandemi Covid-19 seperti Australia, Perancis, dan Iran yang tingkat partisipasi pemilihnya menurun.

"Angka statistik ini jelas menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara penyakit yang merebak dan membahayakan, serta khususnya penyebaran Covid-19 sekarang, dengan persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya," kata Kalla dalam opini yang ditulis untuk Harian Kompas, Senin (21/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com