Cegah Pemotongan, Risma Janji Perbaiki Mekanisme Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan adanya perbaikan mekanisme dalam realisasi program bantuan sosial (bansos).

Nantinya, penerima bantuan dapat memberikan timbal balik atau laporan mengenai proses penyaluran bantuan oleh pihak-pihak terkait.

"Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan," kata Risma dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Risma belum menyampaikan secara rinci perbaikan mekanisme yang akan dilakukan dalam realisasi bansos ini.

Baca juga: Hari Pertama Risma sebagai Mensos, Blusukan dan Ngobrol dengan Pemulung...

Namun, ia menyebut, langkah ini ditempuh untuk mencegah terjadinya pemotongan bantuan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, diharapkan penyelewengan dana bansos tidak terjadi.

"Kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong (bansos) karena laporan-laporan itu akan masuk di kami, di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan," ujar Risma.

"Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan," tuturnya.

Adapun, berbagai program bansos akan mulai disalurkan pemerintah pada awal Januari 2021.

Bansos yang dimaksud mulai dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial tunai (BST), hingga bantuan langsung tunai (BLT).

Baca juga: Risma Temukan Pemulung Tinggal di Bawah Fly Over, Pemkot Jakpus: Kita Sudah Lama Tahu

"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari (2021), kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia," kata Risma.

Pemerintah berharap, percepatan penyaluran bantuan akan membantu mendorong bangkitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran," ujar Risma.