Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perombakan Menteri dan Wakil Menteri yang Tak Sepaket...

Kompas.com - 24/12/2020, 06:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah melantik enam menteri dan lima wakil menteri sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020).

Enam orang menteri baru menggantikan enam menteri yang sebelumnya menjabat.

Sementara itu, lima orang wakil menteri ditempatkan di lima kementerian yang sebelumnya tidak memiliki nomenklatur jabatan wakil menteri.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, 6 Menteri dan 5 Wamen Baru Ucapkan Sumpah Jabatan

Adapun dari keenam menteri baru, ada dua orang yang harus bekerja sama dengan wakil menteri yang sebelumnya sudah ada, yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Khuomas dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Gus Yaqut dan Sandiaga masing-masing akan bergabung dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo yang posisinya tidak diganti.

Terkait kondisi ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, meski ada perombakan kabinet yang menyasar enam menteri, tetapi para wakil menterinya tidak semuanya ikut diganti.

Sehingga, perombakan kabinet ini tidak semuanya satu paket.

"Tidak satu paket, tidak harus," kata Heru ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Meski Sudah Dilantik, Kemenkes Belum Gelar Sertijab dari Terawan ke Budi Gunadi

Tak bisa memilih

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, perombakan kabinet yang tidak satu paket ini kemungkinan disebabkan Presiden ingin tugas yang diemban para wakil menteri tidak berubah.

Sehingga, yang ke depannya perlu diamati adalah manajemen ketika menteri yang baru akan bergabung dengan wakil menteri yang menjabat lebih dulu.

Hendri juga melihat bahwa para menteri seperti tak punya pilihan lain.

"Sebenarnya dari awal kan menteri ini seperti tak punya suara untuk tentukan siapa wakil-nya. Jadi wakil menteri itu ditaruh oleh Presiden dan diharapkan (menteri) bisa bekerja sama," kata Hendri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Reshuffle 6 Menteri, Demokrat Nilai Pemerintah Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik

Kondisi ini menurutnya menarik karena Presiden Jokowi mengharapkan adanya satu tim. Namun, menteri tak diberi ruang memilih wakil menterinya.

"Sekarang begitu juga. Menterinya baru tapi wakil menteri sudah ada," ucap Hendri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com