Kompas.com - 21/12/2020, 10:38 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan tanggapan atas isu perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju yang menguat akhir-akhir ini.

Arsul mengakui jika komunikasi Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun menjadi lebih intens dari sebelumnya.

Komunikasi yang intens ini terutama terjadi setelah dua menteri terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

”Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Senin (21/12/2020).

Dalam pertemuan itu, PPP mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.

Diberitakan, salam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Bahkan, isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Sementara itu, menurut Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, perombakan kabinet Indonesia Maju mungkin terjadi.

Baca juga: Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, PPP Akui Ketumnya Intens Komunikasi dengan Jokowi

Sebab, selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan.  Ia pun menilai, akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang baik jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet.

"Sebab, pergelaran Pilkada 2020 sudah usai dan Rabu Pon juga sudah di depan mata," tutur Ujang.

”Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu,” tegasnya.

Ujang pun berharap, menteri yang akan dipilih nanti memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber kompas.id
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Nasional
Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.