Kepada Presiden Jokowi, PPP Usul Reshuffle Sebelum 2021

Arsul mengakui jika komunikasi Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun menjadi lebih intens dari sebelumnya.

Komunikasi yang intens ini terutama terjadi setelah dua menteri terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

”Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Senin (21/12/2020).

Dalam pertemuan itu, PPP mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.

Diberitakan, salam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Bahkan, isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Sementara itu, menurut Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, perombakan kabinet Indonesia Maju mungkin terjadi.

Sebab, selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan.  Ia pun menilai, akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang baik jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet.

"Sebab, pergelaran Pilkada 2020 sudah usai dan Rabu Pon juga sudah di depan mata," tutur Ujang.

”Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu,” tegasnya.

Ujang pun berharap, menteri yang akan dipilih nanti memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.