JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Noory Okthariza berpendapat, Presiden Joko Widodo sedang menunggu momentum yang tepat untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Menurut Oktha, Jokowi menunggu waktu yang kondusif pascainsiden penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI). Selain itu, Oktha menilai Jokowi berupaya menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi terkait reshuffle.
“Dan itu (reshuffle) mungkin belum bisa dilakukan dalam konteks hari ini, karena perhatian pemerintah dan juga mungkin elite-elite politik yang ada di DPR banyak tersita untuk kasus-kasus yang sekarang sedang mengemuka,” ucap Oktha saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Baca juga: Soal Reshuffle, Istana Minta Publik Sabar Tunggu Keputusan Jokowi
Wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka setelah dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).
Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.
Sementara, Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (25/11/2020).
Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Dinilai Tengah Menunggu Waktu yang Pas
Oktha menuturkan, ada dua kriteria yang harus dimiliki oleh calon pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.
Pertama, sosok yang mampu mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, kasus korupsi yang menjerat Edhy dan Juliari membuat kepercayaan publik kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju merosot.
“Maka sebetulnya sosok yang dibutuhkan oleh presiden itu adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kepercayaan publik lagi,” ucap Oktha.
Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden
Selain itu, Jokowi juga membutuhkan orang yang bisa cepat belajar dan tanggap dalam menghadapi berbagai situasi.
Oktha mengatakan, pemerintahan saat ini sudah berjalan satu tahun dan tersisa empat tahun lagi. Namun, Pemerintahan Presiden Jokowi hanya akan berjalan secara efektif dalam tiga tahun.
“Karena satu tahun terakhirnya itu kan pasti orang sudah sangat sibuk dengan pemilu 2024,” ucap Oktha.
“Jadi sosok yang harus dipilih Jokowi ya dua itu tadi, satu yang bisa meningkatkan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah, kemudian cakap secara teknis dan secara birokrasi,” tutur dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.