Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Usai Pilkada, Ini Kata Staf Presiden

Kompas.com - 10/12/2020, 14:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut, reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju tak bisa dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Reshuffle tetap bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, meski pemungutan suara Pilkada telah usai, pelaksanaan reshuffle belum dapat dipastikan.

"Kita tidak bisa kaitkan itu dengan Pilkada. Kalau memang Presiden inginkan, bisa saja reshuffle itu kan kemarin-kemarin, tapi ini kan saya kira Presiden punya pertimbangan lah," kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Reshuffle Kabinet

Donny tak menyoal jika masyarakat berspekulasi tentang reshuffle kabinet Jokowi. Namun, keputusan tetap kembali kepada Presiden sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kapan, bagimana, dan kepada siapa reshuffle akan dilakukan.

Menurut Donny, Jokowi telah berulang kali mengatakan bahwa reshuffle bisa dilakukan minggu depan, bulan depan atau bahkan tahun depan.

Melalui pernyataan ini Jokowi ingin menyampaikan bahwa publik hendaknya menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle kepada dirinya.

Selain itu, reshuffle juga bukan lah hal yang mudah. Perlu berbagai pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan.

Baca juga: Politisi PKB Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet setelah Pilkada

"Jadi mengganti menteri kan tidak seperti mengganti ketua kelas, pasti ada proses. Kita tunggu saja keputusan Presiden," ujar Donny.

Donny menyebut, saat ini Jokowi masih terus mempertimbangkan sejumlah nama calon pengganti menteri.

Berbagai masukkan dipertimbangkan, namun pada akhirnya Presiden yang akan mengambil keputusan.

"Yang jelas bahwa keputusan itu pasti alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan kemaslahatan bersama, tentu saja kepentingan rakyat," kata Donny.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Donny menambahkan, Jokowi dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan hari pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020.

Ada sejumlah hal yang kemungkinan akan dibahas, terutama yang berkaitan dengan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kita belum bisa pastikan agendanya, tapi tentu saja yang pasti akan ada evaluasi supaya penyelenggaraan Pilkada ke depan bisa lebih baik," kata dia.

Adapun wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju mengemuka pasca dua menteri Jokowi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bantuan sosial penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial pada Minggu (6/12/2020).

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang suap hingga Rp 17 miliar dalam pengadaan paket bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.

Sementara Edhy Prabowo diterapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (25/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com