Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Perbaiki Data Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

Kompas.com - 17/12/2020, 11:31 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memutuskan layanan vaksinasi Covid-19 bakal diberikan secara gratis bagi seluruh kalangan masyarakat.

Namun, Saleh mengingatkan pemerintah agar memperbaiki data-data masyarakat yang menjadi target penerima vaksin. Ia meminta distribusi vaksin merata di seluruh Tanah Air.

"Pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin," ujar Saleh dalam keterangan pers, Kamis (17/12/2020).

Politikus PAN itu berharap setidaknya 70 persen dari populasi penduduk Indonesia mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 gratis.

Saleh menambahkan keakuratan data merupakan hal penting dalam pelaksanaan vaksinasi. Ia meminta pemerintah melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, BPN, hingga TNI/Polri.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

"Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tuturnya.

Sehingga, ia menyebut, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin Covid-19. Semua memiliki akses yang sama.

"Masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujar Saleh.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Sebelumnya, pemerintah berencana membagi layanan vaksin menjadi dua, yaitu gratis dan mandiri atau berbayar.

Proporsinya 30 persen vaksin gratis dan 70 persen vaksin mandiri. Total penerima vaksin ditargetkan 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan kebijakan vaksin gratis, Bambang menilai pemerintah telah menghentikan potensi lahirnya oknum yang menjadikan vaksin Covid-19 sebagai lahan bisnis.

"Pernyataan tersebut (vaksin gratis) sekaligus memupus harapan dan merupakan 'lampu merah' kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Berapa Lama Vaksin Covid-19 Melindungi Tubuh?

Presiden Joko Widodo, pada Rabu (16/12/2020) mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 secara menyeluruh.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari publik dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dia pun menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com