Pemerintah Diminta Perbaiki Data Calon Penerima Vaksin Covid-19 Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memutuskan layanan vaksinasi Covid-19 bakal diberikan secara gratis bagi seluruh kalangan masyarakat.

Namun, Saleh mengingatkan pemerintah agar memperbaiki data-data masyarakat yang menjadi target penerima vaksin. Ia meminta distribusi vaksin merata di seluruh Tanah Air.

"Pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin," ujar Saleh dalam keterangan pers, Kamis (17/12/2020).

Politikus PAN itu berharap setidaknya 70 persen dari populasi penduduk Indonesia mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 gratis.

Saleh menambahkan keakuratan data merupakan hal penting dalam pelaksanaan vaksinasi. Ia meminta pemerintah melibatkan Dukcapil, BPJS Kesehatan, BKN, BPN, hingga TNI/Polri.

"Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," tuturnya.

Sehingga, ia menyebut, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin Covid-19. Semua memiliki akses yang sama.

"Masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujar Saleh.

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengapresiasi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Sebelumnya, pemerintah berencana membagi layanan vaksin menjadi dua, yaitu gratis dan mandiri atau berbayar.

Proporsinya 30 persen vaksin gratis dan 70 persen vaksin mandiri. Total penerima vaksin ditargetkan 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan kebijakan vaksin gratis, Bambang menilai pemerintah telah menghentikan potensi lahirnya oknum yang menjadikan vaksin Covid-19 sebagai lahan bisnis.

"Pernyataan tersebut (vaksin gratis) sekaligus memupus harapan dan merupakan 'lampu merah' kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut," ucapnya.

Presiden Joko Widodo, pada Rabu (16/12/2020) mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19 secara menyeluruh.

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari publik dan mengalkulasi ulang keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Dia pun menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujarnya.