Kompas.com - 14/12/2020, 22:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa,"  kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin Covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.

Baca juga: Epidemiolog: Meski Gratis, Herd Immunity Tak Akan Tercapai jika Masyarakat Tak Mau Divaksin

"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.

Meski begitu, Nadia juga mengaku tetap menerima usulan dari ahli epidemiologi terkait vaksin gratis ke seluruh masyarakat.

Ia mengaku mendengarkan semua pihak dalam usulan ke pemerintah terutama soal vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, kata dia, ada baiknya jika semua pihak juga memahami berbagai pertimbangan pemerintah dalam pengadaan vaksin.

"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia.

Rencana pemerintah yang membagi dua skema program vaksin ditanggapi berbagai pihak termasuk ahli epidemiologi.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman Covid-19 mengatakan, sebaiknya vaksin Covid-19 digratiskan terlebih dahulu untuk seluruh masyarakat.

Alasannya, kata dia, karena pandemi Covid-19 saat ini masih berstatus bencana non alam nasional.

Di sisi lain, perlu dilakukan juga pertimbangan strategi kekebalan komunitas (herd immunity) yang ingin dicapai pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

Desakan juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay.

Saleh meminta pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.
Menurutnya, jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi.

Saleh berpendapat, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif.

"Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya," katanya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluarga Korban Gagal Ginjal Minta BPOM dan Distributor Bahan Kimia Obat Sirup Bertanggung Jawab

Keluarga Korban Gagal Ginjal Minta BPOM dan Distributor Bahan Kimia Obat Sirup Bertanggung Jawab

Nasional
Kekecewaan Para Anak Buah Ferdy Sambo dan Kata Maaf dari Sang Mantan Jenderal...

Kekecewaan Para Anak Buah Ferdy Sambo dan Kata Maaf dari Sang Mantan Jenderal...

Nasional
Soal Elektabilitas Turun, Golkar: Baik untuk Jadi Masukan

Soal Elektabilitas Turun, Golkar: Baik untuk Jadi Masukan

Nasional
Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Nasional
Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Nasional
Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Nasional
Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespons hingga Kini

Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespons hingga Kini

Nasional
DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

Nasional
Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Nasional
Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Nasional
Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Nasional
AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Nasional
Berdoa Usai Diminta Tembak Brigadir J, Bharada E: Tuhan, kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Berdoa Usai Diminta Tembak Brigadir J, Bharada E: Tuhan, kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.