Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pers Garda Terdepan Informasikan Program Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 15:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pers sebagai garda terdepan menginformasikan program vaksinasi. Pers, kata dia, bisa membantu pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi Covid-19.  

"Di samping pemberitaan terkait perubahan perilaku, insan pers juga merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas," kata Ma'ruf dalam diskusi virtual bertajuk "Wartawan sebagai agen perubahan perilaku untuk penanggulangan pandemi covid 19" Senin (14/12/2020).

Baca juga: Majelis Ulama di Singapura Izinkan Penggunaan Vaksin Covid-19 untuk Umat Muslim

Untuk mewujudkannya, lanjut Ma'ruf, pers perlu menyertakan data dan penjelasan ilmiah dari para pakar.

Penjelasan pers soal vaksin yang disertai data dan penjelasan ilmiah, menurut Ma'ruf, bisa menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin Covid-19.

Secara khusus, Ma'ruf juga meminta dukungan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin.

"Dengan terus menyemarakkan semangat tagar #vaksinasiuntuknegeri melalui pemberitaan yang sesuai," tambah dia.

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei literasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika November 2020 menunjukkan media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi.

Selanjutnya, disusul oleh televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak dan radio.

"Sebagian kecil masyarakat bahkan tidak mengakses informasi sama sekali. Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi, perlu diperhatikan oleh insan pers, sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif, dan kreatif melalui media sosial," jelasnya.

Sementara, kata Ma'ruf, dalam era demokrasi saat ini pers merupakan kanal penyerapan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari fungsi check and balance bagi pemerintah.

Sehingga, menurutnya, kebijakan dan kecermatan para insan pers dibutuhkan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara jujur dan terbuka.

Ia berpendapat, apabila penyampaian aspirasi yang positif, bijak serta konsisten dari masyarakat melalui pemberitaan, pemerintah dapat terus meningkatkan aksi nyata dan mensejahterakan bangsa.

"Tapi yang penting saya berpesan, tetap lah menjaga diri saat bertugas. Jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama dalam melakukan liputan ke lokasi berisiko tinggi," harap Ma'ruf.

Vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) masih harus melalui berbagai tahapan sebelum disuntikkan ke masyarakat.

Sementara itu, belakangan publik dibuat bingung dengan adanya pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com