Wapres: Pers Garda Terdepan Informasikan Program Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pers sebagai garda terdepan menginformasikan program vaksinasi. Pers, kata dia, bisa membantu pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi Covid-19.  

"Di samping pemberitaan terkait perubahan perilaku, insan pers juga merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas," kata Ma'ruf dalam diskusi virtual bertajuk "Wartawan sebagai agen perubahan perilaku untuk penanggulangan pandemi covid 19" Senin (14/12/2020).

Baca juga: Majelis Ulama di Singapura Izinkan Penggunaan Vaksin Covid-19 untuk Umat Muslim

Untuk mewujudkannya, lanjut Ma'ruf, pers perlu menyertakan data dan penjelasan ilmiah dari para pakar.

Penjelasan pers soal vaksin yang disertai data dan penjelasan ilmiah, menurut Ma'ruf, bisa menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin Covid-19.

Secara khusus, Ma'ruf juga meminta dukungan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin.

"Dengan terus menyemarakkan semangat tagar #vaksinasiuntuknegeri melalui pemberitaan yang sesuai," tambah dia.

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei literasi digital yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika November 2020 menunjukkan media sosial menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi.

Selanjutnya, disusul oleh televisi, situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak dan radio.

"Sebagian kecil masyarakat bahkan tidak mengakses informasi sama sekali. Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi, perlu diperhatikan oleh insan pers, sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif, dan kreatif melalui media sosial," jelasnya.

Sementara, kata Ma'ruf, dalam era demokrasi saat ini pers merupakan kanal penyerapan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari fungsi check and balance bagi pemerintah.

Sehingga, menurutnya, kebijakan dan kecermatan para insan pers dibutuhkan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara jujur dan terbuka.

Ia berpendapat, apabila penyampaian aspirasi yang positif, bijak serta konsisten dari masyarakat melalui pemberitaan, pemerintah dapat terus meningkatkan aksi nyata dan mensejahterakan bangsa.

"Tapi yang penting saya berpesan, tetap lah menjaga diri saat bertugas. Jangan kendor dengan protokol kesehatan, terutama dalam melakukan liputan ke lokasi berisiko tinggi," harap Ma'ruf.

Vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) masih harus melalui berbagai tahapan sebelum disuntikkan ke masyarakat.

Sementara itu, belakangan publik dibuat bingung dengan adanya pernyataan pemerintah yang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.

Hal itu diutarakan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. Alasannya, jika vaksin digratiskan secara total, anggaran negara akan membengkak.

Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata Nadia, Minggu (13/12/2020).

Baca juga: Soal Distribusi Vaksin Covid-19, Dinkes Kalbar Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Sehingga, lanjut dia, hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.

Selain itu, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan juga akan divaksinasi.

Pemerintah telah merencanakan dari total sasaran 107 juta penerima, 30 persen merupakan penerima vaksin program atau gratis, dan 70 persen vaksin mandiri atau berbayar.