Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati Hari Nusantara, Menko Luhut Sebut Laut Indonesia Belum Digarap Optimal

Kompas.com - 11/12/2020, 19:43 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemarintiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sumber daya laut Indonesia sampai saat ini belum digarap secara optimal.

“Sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia, kita belum bisa memanfaatkan sumber daya maritim secara benar,” kata Luhut dalam laporan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (11/12/2020).

Menyoroti hal ini, Luhut menjelaskan, kebijakan pemerintah nantinya akan berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya maritim secara terintegrasi, penguatan budaya bahari, khususnya untuk generasi millennial, pemanfaatan teknologi digital, dan pengarusutamaan ekonomi maritime.

Pidato tersebut disampaikan luhut dalam acara seminar nasional bertema “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital” yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Untuk Hasilkan Pemimpin Berkualitas, Kominfo Ajak Masyarakat Hilangkan Apatisme

Acara seminar diadakan untuk memperingati Hari Nusantara yang juga bertepatan dengan peringatan 38 tahun pengesahan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Menteri Johnny G. Plate sedang memberikan pidato dalam acara ?Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital? pada Kamis (10/12/2020).DOK. Kominfo Menteri Johnny G. Plate sedang memberikan pidato dalam acara ?Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital? pada Kamis (10/12/2020).

Selain Luhut, hadir juga Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate yang berbicara mengenai program pemerintah untuk membangun jaringan internet di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Johnny, roadmap pembangunan untuk penyediaaan sinyal 4G ini awalnya ditargetkan selesai pada 2032.

“Pembangunan ini kami percepat satu dekade dan rencananya akan rampung akhir tahun 2022,” papar Johnny.

Baca juga: Peringati Hari Nusantara, Kominfo Imbau Para Jurnalis Tak Sebarkan Disinformasi

Namun situasi pandemi Covid-19 mendorong Presiden Joko Widodo untuk menargetkan percepatan pembangunan jaringan Internet di seluruh kawasan dengan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan kalangan swasta, dalam hal ini operator seluler.

“Kehadiran Indonesia di perbatasan, utamanya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat terlihat melalui ketersediaan layanan telekomunikasi,” lanjut Johnny.

Perlu ada kolaborasi dari semua pihak

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, semua stakeholder harus bahu-membahu untuk mengamankan laut Indonesia.

“Selama ini Angkatan Laut berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengawal pelanggaran pihak hukum yang terjadi di laut. Pelu ada kerja sama dalam mengamankan laut,” jelas Yudo.

Baca juga: Kominfo: Siaran TV Analog Dihentikan 2 November 2022, Ini Alasannya

Menimpali pernyataan Yudo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan pihaknya selalu mendukung kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga laut Indonesia.

“Di sini pelabuhan sebagai pendukung logistik nasional sudah terhubung dari Sabang sampai Merauke, dan dari Tarakan sampai Benoa,” ujarnya.

Menurut data dari Agus, Indonesia saat ini telah memiliki 636 pelabuhan. Untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sendiri, sudah ada 120 trayek kapal perintis dan 20 trayek tol laut yang dapat menangkut penumpang dan barang.

Lebih lanjut, Kominfo menekankan kebersamaan dan berharap semua pihak untuk tidak terlalu berkompetisi sehingga melupakan efisiensi nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com