KILAS

Peringati Hari Nusantara, Kominfo Imbau Para Jurnalis Tak Sebarkan Disinformasi

Kompas.com - 08/12/2020, 14:10 WIB
Presiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo di acara Hari Nusantara 2014, Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

KOMPAS.com – Peringatan Hari Nusantara pada 13 Desember 2020 mendatang menjadi momentum sakral bagi Indonesia untuk terus berbenah diri menangani masalah di sektor kelautan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), melalui sebuah pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/12/2020), menyuarakan betapa pentingnya peran laut bagi kemajuan Indonesia.

“Peringatan Hari Nusantara harus tetap dilaksanakan, meskipun dilakukan secara daring,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate dalam rapat koordinasi pemerintah, Selasa (1/12/2020).

Pernyataan Jhonny rupanya disambut dukungan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Agar Pilkada Bebas Covid-19, Kominfo Dorong KPU Tingkatkan Intensitas Koordinasi

“Melihat kondisi yang sekarang, kita harus bersatu untuk menghentikan pandemi ini,” timpal Luhut yang juga hadir dalam rapat koordinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam proses peringatan Hari Nusantara yang akan datang, Kominfo menegaskan pentingnya edukasi kelautan dan tradisi baharí bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan hal ini, peran jurnalis dan media massa sangat dibutuhkan buat mengkritisi proses pembangunan di sektor kelautan.

Para jurnalis diharapkan bisa merangkum inisiatif-inisiatif yang muncul dari pemerintah maupun komunitas lokal—baik yang basisnya teknologi maupun sosial, terutama di kawasan pesisir, yang berhasil menggerakan ekonomi laut.

Baca juga: Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Produk jurnalistik yang baik tidak menampilkan disinformasi dan justru bisa memberikan gambaran kepada publik tentang aktivitas kelautan yang dilakukan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Penguatan maritim dan tradisi ekonomi bahari, menurut Kominfo, bukan tanggung jawab pemerintah semata, namun juga pengusaha dan masyarakat sipil.

Kominfo menganggap banyak masyarakat Indonesia yang masih melihat laut sebagai masalah. Hal inilah yang menjadikan pembangunan—dari aspek sosial, ekonomi, dan politik—masih terpusat di daratan.

Jika merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara Our Ocean Conference di Bali tahun 2018 silam yang menyebut laut sebagai masa depan Indonesia, sudah sepantasnya semua pihak ikut andil dalam proses perwujudan tradisi bahari yang kuat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X