Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedatangan Vaksin Covid-19, Wajah Semringah Jokowi, dan Harapan Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 08/12/2020, 08:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.

"Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.

Baca juga: BPOM: Kami Akan Kawal Aspek Mutu, Keamanan dan Khasiat Vaksin Covid-19

Dengan demikian, manfaat yang dirasakan publik setara dengan biaya besar yang dianggarkan pemerintah untuk pengadaan vaksin.

"Pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," ujar Saleh.

Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang. Para calon penerima harus segera didata.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Disimpan di Bio Farma Bandung

Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain," tutur dia.

Selain itu, Saleh meminta pemerintah dapat memberikan penjelasan yang mendukung soal vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.


Persatuan perawat minta jaminan

Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI) Harif Fadhilah berharap, pemerintah menjamin keamanan dari pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang telah tiba di Indonesia.

"Intinya kami minta ada jaminan dari pemerintah, siapapun yang menjamin, tapi bukan perseorangan, bukan pakar, tapi lembaga yang resmi yaitu BPOM," kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Persatuan Perawat: Kami Minta Jaminan

Menurut dia, apabila vaksin tersebut sudah terjamin keamanan dan khasiatnya, semua perawat di Indonesia akan bersedia menjadi prioritas utama penerima vaksin.

Meski demikian, berdasarkan hasil survei internal sementara dari PPNI, 84 persen perawat siap sedia menjadi prioritas utama penerima vaksin

"Sementara ini ada 84 persen perawat yang bersedia mendapatkan vaksin prioritas. Kita siap mendukung program pemerintah ini," ujar dia. 

Menurut dia, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kesiapan para perawat untuk memperoleh vaksin tersebut.

Di satu sisi, kata dia, vaksin merupakan salah satu jalan keluar penanganan Covid-19 selain obat dan perilaku kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran vaksin juga sudah terbukti dapat menangani beberapa penyakit yang ada di Indonesia.

"Tentu, kita berkaca pada berbagai penyakit yang ada selama ini, misalnya TBC, campak, polio, sebelum ada vaksin kan memang angka kesakitannya tinggi sekali. Setelah ada vaksin itu berkurang dan bahkan ada penyakit yang sudah hilang," papar dia. 

Ia juga mengatakan, kehadiran vaksin mampu meningkatkan proteksi diri dan proteksi sosial lingkungan.

Baca juga: 1,2 Juta Vaksin Tiba di Indonesia, Jateng Dapat 421.000, Ganjar: Prioritas Tenaga Kesehatan

Hal ini dikarenakan, jika satu orang divaksin, maka dirinya akan kebal terhadap penyakit.

Hal tersebut, lanjut dia, akan melindungi orang lain di sekitarnya yang tidak atau belum divaksin.

"Maka keyakinan kita, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar penanganan. Oleh karena itu perlu kita dukung," ujar dia. 

Kendati demikian, Harif tetap memberikan catatan terkait jaminan keamanan dan efficacy atau khasiat vaksin Covid-19.

Menurut dia, yang harus memberikan jaminan tersebut adalah lembaga resmi dan telah ditunjuk pemerintah.

"Dalam hal ini kan yang ditunjuk BPOM. Jadi tentu kita menunggu bagaimana BPOM merilis dari sisi jaminan terhadap keamanan dan efficacy-nya itu. Saya kira kalau itu sudah jamin, saya yakin perawat akan siap seluruhnya diberikan yang prioritas," ucap Harif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com