Selanjutnya, data yang disusun Kemenkes itu akan dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by addres.
Sementara itu, dalam kerangka vaksinasi Covid-19 secara umum, ada sejumlah kelompok yang diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, prioritas pertama diberikan kepada para garda terdepan penanganan pandemi virus corona.
"Sesuai dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, prioritas yang akan diberikan imunisasi nanti adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan Polri," kata Muhadjir.
Kelompok kedua yakni yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus, seperti pekerja, para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor industri.
Selanjutnya, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19.
Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.
Baca juga: Pengusaha Jakarta Lega Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia
Selain dari segi profesi, prioritasi vaksin Covid-19 juga dilakukan dengan memperhatikan faktor geospasial.
"Perlu saya tegaskan apa yang diamanatkan oleh Presiden pada rapat rapat kabinet terbatas, bahwa di dalam vaksinasi ini ada dua yang harus diperhatikan. Di samping tadi ini mereka yang berada di garda depan, itu juga harus memperhatikan tentang geospasial," ujar Muhadjir.
Dengan pertimbangan ini, lokasi yang terdapat penumpukan partikel virus harus lebih diutamakan agar vaksin bisa lebih efisien dan tidak asal mendistribusikan.
BPOM pastikan vaksin aman
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, aspek keamanan vaksin Sinovac asal Cina yang kini telah tiba di Indonesia sudah baik.
Hal ini berdasarkan kunjungan tim BPOM untuk memantau produksi vaksin tersebut di China.
"Alhamdulillah kalau dari aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik," ujar Penny dari siaran video tentang keamanan vaksin Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
"Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang critical. Jadi dari aspek keamanan sudah baik," kata dia.
Baca juga: Doni Monardo: Meski Ada Vaksin Covid-19, Disiplin Protokol Kesehatan Tetap Harus Dilakukan
Dia mengatakan, saat ini BPOM hanya tinggal menunggu hasil analisis efektivitas vaksin.
Analisis dilakukan dengan mengambil sampel darah dan melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
"Dilihat seberapa besar vaksin ini meningkatkan antibodi kita. Yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif itu dari segi meningkafkan antibodi," ujar Penny.
"Lalu kemampuannya untuk mentralisasi virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkatkan antibodi kita dan memang cocok sehingga bisa menetralisasi jika ada virus yang masuk," kata dia.
Selain itu, saat vaksin Covid-19 tahap awal tiba di Indonesia, BPOM telah melakukan pemeriksaan teknis.
BPOM juga sudah memeriksa bahwa vaksin sesuai dengan rantai dingin atau suhu penyimpanan vaksin yang harus memenuhi persyaratan.
"Khususnya pada vaksin ini, rantai dinginnya adalah persyaratannya 2-8 derajat celsius. Saat ini vaksin sudah ada di Bio Farma, kemudian BPOM sudah melakukan sampel dan akan melakukan pengujian yang disebut Lot Release, ini adalah satu aspek untuk menguji aspek mutu dari vaksin tersebut," ujar Penny.
Sementara itu terkait izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19, Penny menegaskan tidak akan diberikan jika sejumlah data yang dijadikan rujukan belum lengkap.
Baca juga: BPOM Diminta Tak Tergesa-gesa Beri Izin Vaksin Covid-19, Teliti Mendalam
Menurut Penny, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar vaksin dari perusahaan farmasi Cina, Sinovac itu bisa mendapatkan izin darurat.
"BPOM hanya akan berikan EUA jika data yang dikaitkan dengan mutu, keamanan dan khasiat itu sudah cukup lengkap," ujar dia.
Setelah lengkap, analisis terhadap data tersebut akan dilakukan oleh para ahli.
Jangan tergesa-gesa
Menanggapi perkembangan terkini soal kedatangan vaksin itu, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta BPOMtidak terburu-buru mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19.