Kompas.com - 07/12/2020, 10:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19.

Dugaan korupsi bantuan sosial ini lantas menjadi sorotan publik karena dinilai ironis di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.

Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (4/12/2020) hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari. Ada enam orang yang diamankan KPK dalam OTT itu.

Baca juga: Empat OTT dalam 10 Hari, Gebrakan KPK Jelang Hari Antikorupsi Sedunia

Namun, nama Juliari tidak masuk dalam rombongan yang terjaring oleh KPK.

Setelah melakukan pemeriksaan, KPK pun menetapkan lima orang tersangka, yakni Juliari, dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta dua pihak swasta yaitu Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka. 

Pada Minggu (6/12/2020) dini hari, Juliari pun menyerahkan diri ke KPK dan akhirnya ditahan setelah diperiksa hingga sore hari.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus ini berawal dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako senilai Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam dua periode.

Juliari menunjuk Matheus dan Adi sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

"Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS (Matheus)," ujar Firli, Minggu dini hari.

Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka, Mensos Juliari Bertemu Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi Bansos

KPK menyebut, fee yang dipatok untuk disetorkan rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bantuan sosial.

Selama Mei sampai dengan November 2020, Matheus dan Adi pun membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, di antaranya Ardian, Harry, dan PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga milik Matheus.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, KPK menduga fee yang diterima mencapai Rp 12 miliar yang Rp 8,2 di antaranya diberikan kepada Juliari melalui Adi.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari)," kata Firli.

Sementara itu, pada periode kedua, terkumul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 berjumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Atas perbuatannya itu, Juliari pun disangka Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemarahan publik

Kasus korupsi yang menjerat Juliari tersebut langsung menuai kecaman pedas dari publik.

"Kebangetan! Di saat orang-orang menderita, di situ bisa-bisanya mencuri duit bansos, Juliari!" ujar seorang warga bernama Nugi (23), warga Jakarta, saat dihubungi, Minggu (6/12/2020) pagi.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Juliari Batubara Segera Mundur dari Jabatan Mensos

Warga lain bernama Kindi (32) menilai, kasus Juliari tersebut akan semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

"Jadi ya jangan pada kaget kalau nanti makin banyak yang enggak percaya sama proses lembaga negara milih pejabat negara (pemilu atau pilkada misalnya),” ujar Kindi.

Kemarahan Nugi dan Kindi menjadi contoh kecil kemaharan publik atas kasus dugaan korupsi yang menyeret Juliari.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan, kemarahan publik di atas merupakan reaksi yang wajar.

Sebab, kasus tersebut telah menyakiti hati masyarakat yang berada dalam situasi sulit di tengah pandemi.

Data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Kamis (5/11/2020) menunjukkan, jumlah pengangguran akibat Covid-19 meningkat 2,56 juta orang.

Baca juga: KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Mensos Juliari Batubara Sejak Juli 2020

Data yang sama menunjukkan secara keseluruhan ada 29,12 juta penduduk usia kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi.

"Korupsi bansos ini sangat jahat karena secara tidak langsung memotong bantuan yang dibutuhkan orang miskin yang sedang terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat merasa sakit hati atas pengkhianatan amanat berupa korupsi bansos di kala pandemi seperti sekarang ini," kata Zaenur, Minggu.

Peringatan

Risiko terjadinya korupsi di tengah pandemi Covid-19 sebetulnya telah menjadi sorotan sejak jauh-jauh hari.

Presiden Joko Widodo sempat meminta aparat penegak hukum untuk menindak oknum-oknum nakal yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk memperkaya diri.

Baca juga: Sebelum Jadi Tersangka, Mensos Juliari Bertemu Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi Bansos

Jokowi mengungkapkan hal itu saat menyampaikan sambutan secara virtual pada peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).

Jokowi mengatakan, upaya pencegahan terhadap niat jahat harus diutamakan, seiring dengan diwujudkannya tata kelola yang baik dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

"Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak/ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sejak Awal Saya Ingatkan Menteri-menteri, Jangan Korupsi!

Firli juga berulang kali mengingatkan bahwa korupsi yang dilakukan di tengah bencana dapat dijatuhi hukuman mati.

"Pada saat ini negara kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Kami ingatkan, KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi," kata Firli melalui tayangan video dalam sebuah diskusi daring, Senin (27/7/2020).

"Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata dia.

Tak digubris

Akan tetapi, peringatan-peringatan keras itu sepertinya tidak menyurutkan niat segelintir orang untuk tetap melakukan korupsi, setidaknya hal itu tercermin dari kasus yang menjerat Juliari.

Firli mengatakan, KPK akan mendalami penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan adanya hukuman mati.

Kendati demikian, kata Firli, KPK masih fokus menangani kasus suap yang menjerat Juliari dan kawan-kawan.

"Perlu diingat yang kami sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu yang kita gelar hari ini," ucap Firli, Minggu (6/12/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Segel Lima Lokasi

Zaenur menuturkan, KPK mesti fokus pada dua hal dalam penanganan kasus ini, yakni menelusuri lebih jauh aliran dana yang diduga dikorupsi serta menerapkan pasal pencucian uang kepada para tersangka.

"Untuk memastikan uang yang diperoleh dari suap atau gratifikasi dana bansos ini mengalir ke mana saja. Dengan pasal pencucian itu upaya untuk menarik semua harta hasil kejahatan juga bisa dilakukan secara maksimal," ujar Zaenur.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menegaskan, tidak akan melindungi pejabat yang melakukan korupsi.

Baca juga: Saat Jokowi Mengaku Tak Akan Lindungi Pejabat yang Korupsi...

Ia pun menyerahkan proses hukum kepada KPK yang ia yakini akan bekerja secara transparan dan profesional.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi!” kata Jokowi dengan nada tegas lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.