Kompas.com - 05/12/2020, 09:42 WIB
Penulis Nana Triana
|

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, mengatakan, pada 2021, bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) akan digunakan untuk mendung program pemerintah dalam penangggualan Tuberculosis (TBC).

Karenanya, pihak Kementerian Sosial (Kemensos) akan memberikan tambahan komponen kesehatan berupa bantuan bagi keluarga yang memiliki anggotanya penyandang TBC.

“Kami sangat mendukung pemerintah menanggulangi TBC dengan memberikan bantuan yang diberikan sebesar Rp 3 Juta per tahun,” terang Mensos Juliari dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Hal itu, disampaikan olehnya dalam “Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan” di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (4/12/2020). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin.

Sebelumnya, Juliari menerangkan bahwa tahun depan, PKH digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk penyaluran bantuan pada triwulan pertama. 

"Bantuan diberikan secara per bulan,” ujarnya.

PKH, lanjutnya, juga akan digunakan untuk menanggulangi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada bayi di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 458 Juta untuk Ahli Waris Korban Teror di Sigi

“Salah satu cara mencegah stunting adalah dengan memberikan asupan gizi dan nutrisi pada masa kehamilan. Tugas pendamping PKH harus intens memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di sesi P2K2,” imbuhnya.

Melindungi KPM dari lilitan utang

Lebih lanjut, Juliari mengatakan, untuk mempercepat graduasi KPM PKH, pendamping diminta menyusun rencana dan jeli melihat peluang terhadap akses permodalan, layanan keterampilan, serta penguatan sosial ekonomi.

Baca juga: Respons Cepat Kemensos Atasi Dampak Covid-19 Berbuah Penghargaan

Pendamping PKH mesti memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tak boleh dikolektif baik bank penyalur, pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), ketua kelompok atau pihak mana pun dengan alasan apapun.

“Kebijakan ini untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan bantuan sosial non tunai yang seharusnya diterima oleh KPM PKH tapi disalahgunakan pihak lain,” tandasnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk melindungi KPM dari lilitan utang.

“Ini penting menutup rapat akses KPM terhadap bank keliling, bank emok maupun pinjaman ilegal yang menjerat kehidupan mereka,” tandas Menteri Juliari.

Baca juga: Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan

Apresiasi Kementrian Sosial terhadap SDM PKH

Kementerian Sosial RI memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja SDM PKH dalam memantau penyaluran bantuan beras selama ini.

“Kami berikan penghargaan kepada pendamping yang telah bekerja dan memantau penyaluran bantuan beras. Juga, turut belasungkawa atas gugurnya salah seorang pendamping saat bertugas di Papua dan Jawa Tengah,” ungkap Juliari.

Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin menyerahkan bantuaan sosial berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 Yayasan di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (4/12/2020)Dok. Humas Kemensos Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin menyerahkan bantuaan sosial berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 Yayasan di Hotel Ebony Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (4/12/2020)

Setelah menggelar rapat kordinasi Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahkan bantuan sosial berupa 13.619 paket sembako senilai Rp 2.723.800.000 melalui 28 Yayasan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin; Bupati Tanah Bumbu diwakili oleh Plt Asisten Administrasi Umum, Ir H Ridwan, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili.

Baca juga: BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Juga hadir, staff Ahli Mensos bidang perubahan dan dinamika sosial, Adhi Karyono, Pejabat Eselon I dan II Kemensos, Kedinsos Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Siti Nuriyani, serta Plt Sekretaris Dinsos Kabupaten Tanah Bumbu, Agus Salim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Nasional
DPR Ganti Hakim MK Aswanto, Mahfud Enggan Ikut Campur

DPR Ganti Hakim MK Aswanto, Mahfud Enggan Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.