9 Bulan Pandemi Covid-19: 98,6 Persen Daerah Terjangkit dan Tes yang Tak Kunjung Sesuai Standar WHO

Selain itu, daerah zona oranye atau risiko sedang jumlahnya meningkat menjadi 374 kabupaten/kota dari sebelumnya 345 kabupaten/kota.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Kemudian, daerah Zona kuning atau risiko rendah, menurun menjadi 75 dari 121 kabupaten/kota.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan, kunci pengendalian virus ini ada di pemerintah daerah. 

"Peranan pemda ini sangat besar sekali. Kunci. Karena benar-benar yang bisa memantau jumlah orang harian yang diperiksa berapa," kata Dewi dalam konferensi pers daring, Rabu (2/12/2020).

Dewi menyebut, pemda juga berwenang untuk membuat regulasi untuk mendukung operasional laboratorium pemeriksa di daerah masing-masing.

Pengaturan itu, misalnya, meliputi pembagian jam kerja atau insentif bagi tenaga laboran.

"Bisa dibantu dengan regulasi, support dari pemda juga balik lagi. Insentif atau hal-hal terkait pengaturan," tuturnya.

Baca juga: Hingga November, Satgas Ungkap Pemeriksaan Orang Terkait Covid-19 Belum Capai Target WHO

Berikutnya, Dewi mengatakan penelusuran kontak pasien positif Covid-19 perlu diperkuat. Dia mengatakan kapasitas penelusuran mempengaruhi tingkat pengetesan.

Diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan edukasi pengetesan untuk menjaring kontak erat.

"Contact tracing ini kunci. Kalau tidak dilakukan, lab tidak ada spesimen untuk diperiksa. Ini juga terjadi di beberapa tempat, labnya banyak tapi bisa jadi distribusi yang dilakukan pemeriksaan tidak sama," katanya.

Bertalian dengan itu, dia pun mendorong agar pemda bekerja sama dengan laboratorium swasta dengan pelaporan terintegrasi.

Baca juga: Satgas: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Turun, tetapi Masih di Atas Standar WHO

Dewi mencontohkan DKI Jakarta yang sejak awal melibatkan swasta, sehingga memiliki tingkat pengetesan Covid-19 tinggi. Dewi berharap daerah lain bisa mengikuti jejak DKI Jakarta.

"Beberapa daerah juga mulai menggandeng lab swasta, karena sangat membantu sebenarnya jumlah pemeriksaan yang ada di wilayah tersebut. Namun, swasta yang masuk juga perlu dilakukan asesmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan di semua lab tetap sama," ujar Dewi.

1.665 klaster selama pandemi

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya lebih dari 1.000 klaster penularan Covid-19 selama pandemi.

Terawan menyebut ada 1.665 klaster penularan Covid-19 di Indonesia.

Jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Minggu (29/11/2020).

"Untuk klaster penyebaran, data terbaru yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan ada 1655 klaster," Terawan dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Dari jumlah itu, lanjut dia, ada empat klaster baru penyebaran Covid-19.

Keempatnya yakni klaster Perjalanan Dinas dari Surabaya di Bangka Barat, klaster Lurah Petamburan Jakarta Pusat, klaster Guru-guru di kota Gorontalo dan klaster Guru-guru di Bone Bolango

Terawan menuturkan, Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU untuk perawatan pasien Covid-19.

"Masyarakat terus diminta melaksanakan 3M dengan tertib. Pembagian peran ini wajib dilaksanakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," tegas Terawan.

“Pemerintah wajib melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sedangkan masyarakat wajib melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan pakai sabun)”, tambahnya.

Baca juga: Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Rapat itu membahas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jumlah pemeriksaan orang di Indonesia, menurut Satgas, mencapai 90 persen dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Target pemeriksaan WHO adalah tiap 1 juta penduduk harus diperiksa 1.000 orang per minggu.

Dengan asumsi jumlah penduduk 267 juta jiwa, Indonesia semestinya harus melakukan pemeriksaan sebanyak 267.000 orang per minggu.