Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

9 Bulan Pandemi Covid-19: 98,6 Persen Daerah Terjangkit dan Tes yang Tak Kunjung Sesuai Standar WHO

Kompas.com - 03/12/2020, 06:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan sembilan bulan tepat pada Rabu (2/12/2020).

Namun, sejak 2 Maret 2020 hingga Rabu, belum terlihat upaya pengendalian penularan virus corona yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil manis.

Ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19. Bahkan, masih ada penambahan pasien lebih dari 6.000 orang dalam sehari. 

Itu dalam laporan 29 November 2020.

Sementara laporan terakhir, yaitu pada 2 Desember 2020, ada penambahan 5.533 kasus baru.

Baca juga: Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Penambahan itu menyebabkan total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia selama sembilan bulan pandemi mencapai 549.508 orang.

Kemudian, diketahui ada penambahan 4.001 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 458.880 orang sejak awal pandemi.

Namun, pada periode 1-2 Desember 2020, masih ada 118 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 17.199 orang tepat pada sembilan bulan pandemi.

3.907.273 Orang telah diperiksa

Sebanyak 5.533 kasus baru Covid-19 pada Rabu diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 58.245 spesimen dari 41.861 orang yang diambil sampelnya.

Baca juga: Satgas Ungkap Kendala Pengetesan Covid-19 di Indonesia

Sehingga, selama 9 bulan pandemi, pemerintah sudah memeriksa 5.805.224 spesimen dari 3.907.273 orang yang diambil sampelnya.

Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu Kali.

Laporan pemerintah pada Rabu juga mencatat kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 73.429 orang.

Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, diketahui ada 71.074 orang yang saat ini berstatus suspek terkait penularan Covid-19.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).DOK. Humas BNPB Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

98,5 persen daerah telah terdampak

Setelah mengumumkan rekor baru kasus harian, dengan penambahan 6.267 orang positif covid-19 dalam 24 jam terakhir pada 29 November, pemerintah mengumumkan bahwa tinggal 7 kabupaten/kota yang bebas Covid-19.

Ini artinya ada 507 atau setara dengan 98,6 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang tertular virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun menyatakan kekecewaannya.

"Saya sangat kecewa karena pada periode ini jumlah kabupaten/kota zona merah bertambah hampir dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Selain itu jumlah daerah zona hijau pun semakin menipis," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Depok Tambah 1.190 Pasien Covid-19 Dalam 3 Pekan, RS Terisi 80 Persen

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas hingga 29 November 2020 tercatat ada 50 kabupaten/kota berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 28 kabupaten/kota berstatus zona merah.

Dari data yang sama, tercatat jumlah daerah berstatus zona hijau tak ada kasus sebanyak enam kabupaten/kota. Jumlah ini berkurang daripada sebelumnya di mana tercatat 10 kabupaten/kota berstatus zona hijau.

Kemudian, zona hijau tak terdampak Covid-19 juga mengalami penurunan dari 10 kabupaten/kota menjadi 9 kabupaten/kota.

Selain itu, daerah zona oranye atau risiko sedang jumlahnya meningkat menjadi 374 kabupaten/kota dari sebelumnya 345 kabupaten/kota.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Jalan Protokol di Kota Tegal Dimatikan

Kemudian, daerah Zona kuning atau risiko rendah, menurun menjadi 75 dari 121 kabupaten/kota.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan, kunci pengendalian virus ini ada di pemerintah daerah. 

"Peranan pemda ini sangat besar sekali. Kunci. Karena benar-benar yang bisa memantau jumlah orang harian yang diperiksa berapa," kata Dewi dalam konferensi pers daring, Rabu (2/12/2020).

Dewi menyebut, pemda juga berwenang untuk membuat regulasi untuk mendukung operasional laboratorium pemeriksa di daerah masing-masing.

Pengaturan itu, misalnya, meliputi pembagian jam kerja atau insentif bagi tenaga laboran.

"Bisa dibantu dengan regulasi, support dari pemda juga balik lagi. Insentif atau hal-hal terkait pengaturan," tuturnya.

Baca juga: Hingga November, Satgas Ungkap Pemeriksaan Orang Terkait Covid-19 Belum Capai Target WHO

Berikutnya, Dewi mengatakan penelusuran kontak pasien positif Covid-19 perlu diperkuat. Dia mengatakan kapasitas penelusuran mempengaruhi tingkat pengetesan.

Diperlukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan edukasi pengetesan untuk menjaring kontak erat.

"Contact tracing ini kunci. Kalau tidak dilakukan, lab tidak ada spesimen untuk diperiksa. Ini juga terjadi di beberapa tempat, labnya banyak tapi bisa jadi distribusi yang dilakukan pemeriksaan tidak sama," katanya.

Bertalian dengan itu, dia pun mendorong agar pemda bekerja sama dengan laboratorium swasta dengan pelaporan terintegrasi.

Baca juga: Satgas: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Turun, tetapi Masih di Atas Standar WHO

Dewi mencontohkan DKI Jakarta yang sejak awal melibatkan swasta, sehingga memiliki tingkat pengetesan Covid-19 tinggi. Dewi berharap daerah lain bisa mengikuti jejak DKI Jakarta.

"Beberapa daerah juga mulai menggandeng lab swasta, karena sangat membantu sebenarnya jumlah pemeriksaan yang ada di wilayah tersebut. Namun, swasta yang masuk juga perlu dilakukan asesmen untuk memastikan kualitas pemeriksaan di semua lab tetap sama," ujar Dewi.

1.665 klaster selama pandemi

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya lebih dari 1.000 klaster penularan Covid-19 selama pandemi.

Terawan menyebut ada 1.665 klaster penularan Covid-19 di Indonesia.

Jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Minggu (29/11/2020).

"Untuk klaster penyebaran, data terbaru yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan ada 1655 klaster," Terawan dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Pengasuh dan Pengurus Pondok Positif Covid-19, Seorang Santri Terpapar Corona

Dari jumlah itu, lanjut dia, ada empat klaster baru penyebaran Covid-19.

Keempatnya yakni klaster Perjalanan Dinas dari Surabaya di Bangka Barat, klaster Lurah Petamburan Jakarta Pusat, klaster Guru-guru di kota Gorontalo dan klaster Guru-guru di Bone Bolango

Terawan menuturkan, Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kapasitas ruang isolasi dan ICU untuk perawatan pasien Covid-19.

"Masyarakat terus diminta melaksanakan 3M dengan tertib. Pembagian peran ini wajib dilaksanakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19," tegas Terawan.

“Pemerintah wajib melakukan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sedangkan masyarakat wajib melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan pakai sabun)”, tambahnya.

Baca juga: Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Rapat itu membahas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Rapat itu membahas penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jumlah pemeriksaan orang di Indonesia, menurut Satgas, mencapai 90 persen dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Target pemeriksaan WHO adalah tiap 1 juta penduduk harus diperiksa 1.000 orang per minggu.

Dengan asumsi jumlah penduduk 267 juta jiwa, Indonesia semestinya harus melakukan pemeriksaan sebanyak 267.000 orang per minggu.

"Pekan terakhir November kemarin kita sudah mampu menembus angka 90 persen dari target WHO," kata Dewi.

Dewi mengamini sempat terjadi penurunan jumlah pemeriksaan pada pekan ketiga dan keempat Oktober.

Baca juga: Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

 

Hal itu disebabkan masa libur panjang pada Oktober. Namun, dia mengatakan pemerintah mampu segera kembali meningkatkan jumlah pemeriksaan.

"Memang ada kendala, pemeriksan menurun saat itu tapi bounce back naik lagi. Sampai sekarang masih terus meningkat mencapai hingga 90 persen," ujarnya.

Sementara itu, jika dilihat jumlah pemeriksaan mingguan tiap provinsi, Dewi mengatakan baru 11 provinsi yang mencapai target WHO.

Selain itu, ada 13 provinsi yang sudah mencapai lebih dari 50 persen target WHO dan 10 provinsi masih kurang dari 50 persen.

Peringatan keras dari Jokowi

Catatan kenaikan kasus harian Covid-19 dan perkembangan terakhir situasi pandemi tidak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020) misalnya, Jokowi mengaku, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: Satgas: Kami Paham Publik Mulai Lelah, tapi Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan.

Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Baca juga: Turnamen Sepak Bola dengan Ribuan Penonton, Digelar Saat PSBB, Kapolres dan Satgas Covid-19 Tak Tahu

Jokowi mengakui bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia yakni 3,1 persen. Di dunia, angka kematian akibat virus corona sebesar 2,32 persen.

Ia menyebut, hal ini antara lain disebabkan karena pada saat awal pandemi terjadi keterlambatan ventilator untuk pasien. Inilah yang menurut Jokowi masih perlu terus diperbaiki.

Namun demikian, kabar baiknya, data per 30 November 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 83,6 persen.

Angka ini lebih baik dari rata-rata dunia yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 69,03 persen.

Baca juga: Turnamen Sepak Bola Ditonton Ribuan Orang, Satgas: Sebenarnya Bisa Dibubarkan, Cuma...

Besaran kasus aktif Covid-19 juga diklaim terus membaik. Di bulan September, kasus aktif di Indonesia mencapai 16,69 persen.

Angka ini menurun di bulan Oktober menjadi 14,26 persen. Di bulan November angka ini kembali turun menjadi 13,75 persen.

"Artinya semakin bulan semakin bulan semakin baik. Sekarang ini 13,25 persen ini juga lebih baik dari angka rata-rata dunia di angka 28,55 persen," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, secara umum, Jokowi mengaku sangat optimistis terhadap pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Melihat ini kita sebetulnya sangat optimis dalam pengendalian Covid ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com