Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wiku Adisasmito Pastikan Persiapan Vaksin untuk Penanganan Covid-19 Berjalan Baik

Kompas.com - 28/11/2020, 14:14 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, pemerintah sudah siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Kesiapan tersebut, kata Wiku, baik secara logistik yang meliputi prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dan kualitas vaksin.

"Persiapan untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik," kata Wiku saat menjawab pertanyaan media di Kantor Presiden, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Wiku mengungkapkan, saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia sudah mencapai 97 persen.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin," kata Wiku seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: BNPB Klaim Pilkada Tak Sebabkan Tren Kenaikan Kasus Covid-19

Keputusan tersebut, kata dia, diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya.

"Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Di samping itu, Wiku mengatakan, jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan jumlah peserta vaksinasi.

Lalu, sambung Wiku, koordinasi yang dilakukan juga meliputi sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan saat program vaksinasi dilakukan.

Baca juga: Di Klaten, BNPB Berikan Bantuan Rp 1 M untuk Penanganan Darurat Bencana Erupsi Merapi

"Program vaksinasi nasional juga sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap tiga yang sedang dilakukan saat ini," katanya.

Wiku mengatakan, nantinya, hasil tersebut akan dikaji oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebelum dikeluarkannya Emergency Use of Authorization (EUA).

"Kami berharap tahapan ini berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan," katanya.

Tak hanya itu, Wiku menuturkan, sekarang pemerintah fokus memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan nanti aman, berkhasiat dan minim efek samping.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com