Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Cimahi Ketiga yang Dijerat KPK

Kompas.com - 28/11/2020, 14:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Supriatna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.

Dikutip dari situs resmi Pemkot Cimahi, Ajay lahir di Bandung, 18 Desember 1966. Ia menjabat sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017-2022.

Pria yang memegang gelar S2 tersebut rupanya sempat berkiprah di sejumlah organisasi.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Suap, Wali Kota Cimahi Punya Kekayaan Rp 8,1 Miliar

Ia tercatat sempat menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat serta anggota Dewan Pengurus Pusat HIPMI.

Ajay juga tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Konstruksi dan Perumahan Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, Bendahara Umum FKPPI, Wakil Ketua Kosgoro Bandung, dan pengurus KNPI.

Di bidang politik, Ajay merupakan Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cimahi.

Sementara, dalam riwayat pekerjaannya, ia tercatat pernah menjadi Direktur Tahomi Air Mineral dan Komisioner PT Cipta Pratama.

Baca juga: Kronologi OTT Wali Kota Cimahi, KPK Temukan Uang Rp 425 Juta

Wali kota Cimahi ketiga yang jadi tersangka

Dengan ditetapkannya Ajay sebagai tersangka, maka sudah terdapat tiga orang Wali Kota Cimahi yang terjerat kasus korupsi.

Sebelum Ajay, KPK juga pernah menangkap Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suhari Tochija pada Jumat (2/12/2016).

Saat itu, KPK menangkap Atty bersama suaminya, Itoc Tohija, yang merupakan mantan Wali Kota Cimahi selama dua periode, 2002-2007 dan 2007-2012.

Saat itu, Atty dan Itoc ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi.

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi sebagai Tersangka Dugaan Suap

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Nasional
Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Nasional
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Nasional
DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com