BNPB Klaim Pilkada Tak Sebabkan Tren Kenaikan Kasus Covid-19

Kompas.com - 25/11/2020, 17:10 WIB
Warga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB), Wisnu Widjaja mengklaim bahwa tahapan Pilkada 2020 tidak menyebabkan tren kenaikan kasus Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan kontestasi politik daerah.

Menurut Wisnu, di 309 daerah yang menggelar pilkada tidak ditemukan tren khusus terkait perkembangan status zonasi risiko Covid-19.

"Data cukup menarik kalau bandingkan antara daerah yang ada pilkada dan yang tidak, ternyata trennya tidak ada suatu yang khusus. Artinya bahwa walaupun ada pilkada, tidak menyebabkan adanya tren kenaikan," kata Wisnu dalam konferensi pers daring, Rabu (25/11/2020).

Dia berpendapat, kerja sama pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 sudah baik.

Baca juga: Kapolri Pimpin Apel secara Virtual, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pengamanan Pilkada

Wisnu mengatakan, pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat merupakan kunci agar segala kegiatan tetap berjalan aman.

"Artinya bahwa usaha kita, kerja bareng kita menunjukkan hasil yang selama proses pilkada cukup bagus saya kira mencegah penularan," tuturnya.

Wisnu kemudian memaparkan peta zonasi risiko Covid-19 di Tanah Air per 15 November 2020.

Secara nasional, ia menyebut ada 28 kabupaten/kota di zona merah, 345 kabupaten/kota risiko di zona oranye, 121 kabupaten/kota di zona kuning, dan 20 kabupaten/kota di zona hijau.

Di antaranya sebanyak 17 kabupaten/kota di zona merah, 215 kabupaten/kota risiko di zona oranye, 67 kabupaten/kota di zona kuning, dan 10 kabupaten/kota di zona hijau, merupakan daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Wiskun juga mengklaim bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir. Selain itu, angka kesembuhan disebut mengalami peningkatan.

Baca juga: Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

"Data 26 Oktober sampai 24 November ternyata kasus aktif kita turun 2,93 persen. Kemudian untuk kematian dalam 1 bulan terakhir juga turun 0,23 persen dan kesembuhan meningkat 3 persen," ujar Wisnu.

Kendati demikian, ia mengatakan kasus kematian akibat Covdid-19 harus terus ditekan lagi.

Menurut Wisnu, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah fasilitas layanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

"Ini masalah fasilitas kesehatan. Kita coba tekan terus agar bisa mengurangi (angka kematian). Artinya kondisi kita saat ini cukup membaik," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X