Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wiku Adisasmito Pastikan Persiapan Vaksin untuk Penanganan Covid-19 Berjalan Baik

Kompas.com - 28/11/2020, 14:14 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, pemerintah sudah siap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Kesiapan tersebut, kata Wiku, baik secara logistik yang meliputi prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dan kualitas vaksin.

"Persiapan untuk menjaga kualitas dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik," kata Wiku saat menjawab pertanyaan media di Kantor Presiden, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Wiku mengungkapkan, saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia sudah mencapai 97 persen.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin," kata Wiku seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: BNPB Klaim Pilkada Tak Sebabkan Tren Kenaikan Kasus Covid-19

Keputusan tersebut, kata dia, diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah, dan sebagainya.

"Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Di samping itu, Wiku mengatakan, jumlah SDM yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan jumlah peserta vaksinasi.

Lalu, sambung Wiku, koordinasi yang dilakukan juga meliputi sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan saat program vaksinasi dilakukan.

Baca juga: Di Klaten, BNPB Berikan Bantuan Rp 1 M untuk Penanganan Darurat Bencana Erupsi Merapi

"Program vaksinasi nasional juga sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap tiga yang sedang dilakukan saat ini," katanya.

Wiku mengatakan, nantinya, hasil tersebut akan dikaji oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebelum dikeluarkannya Emergency Use of Authorization (EUA).

"Kami berharap tahapan ini berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan," katanya.

Tak hanya itu, Wiku menuturkan, sekarang pemerintah fokus memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan nanti aman, berkhasiat dan minim efek samping.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com