Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Kompas.com - 27/11/2020, 20:22 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memberikan keterangan pers tentang kasus penerbitan Rednotice - Ujaran kebencian di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Bareskrim Polri melimpahkan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penghapusan red notice di Interpol terhadap buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S Tjandra yang akan segera maju ke pengadilan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.  *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono memberikan keterangan pers tentang kasus penerbitan Rednotice - Ujaran kebencian di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Bareskrim Polri melimpahkan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penghapusan red notice di Interpol terhadap buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S Tjandra yang akan segera maju ke pengadilan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkapkan, data milik Kampung Kurma Group berantakan sehingga menyulitkan penyidik melakukan klarifikasi.

Diketahui, saat ini Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan investasi bodong oleh perusahaan tersebut.

"Yang jadi masalah karena datanya memang amburadul, namanya juga bodong, banyak tipu-tipunya, sehingga banyak perlu waktu untuk klarifikasi," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/2020).

Dalam kasus tersebut, Kampung Kurma Group menawarkan 4.208 kavling dengan bonus sebuah pohon kurma untuk masing-masing kavling.

Baca juga: Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Menurut dia, penjual juga menjanjikan akan mendirikan pesantren, masjid, arena olahraga, kolam renang, dan fasilitas lainnya.

Dari jumlah korban yang mencapai 2.000 orang, polisi mengatakan sebagian besar tidak mendapatkan kavling maupun fasilitas yang diiming-imingi penjual.

Sementara, perusahaan itu disebutkan sudah mengantongi Rp 333 miliar dari penjualan kavling.

Menurut Awi, data yang tidak lengkap itu juga membuat penyidik terkendala untuk melakukan penyitaan.

"Ini memang lagi proses pemanggilan saksi-saksi dan proses tracing asset. Makanya sampai sekarang juga belum ada yang disita. Ini yang harus diklarifikasi," ujarnya.

Baca juga: Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

"Termasuk harus diklarifikasi pembayaran, mana yang DP, mana yang sudah lunas, itu pun harus diklarifikasi satu per satu," sambung dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X