Kompas.com - 27/11/2020, 12:17 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberi sambutan di acara Haul Virtual ke-39 K.H. Abdul Hamid pada Senin (26/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberi sambutan di acara Haul Virtual ke-39 K.H. Abdul Hamid pada Senin (26/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan atau mengeluarkan fatwa tentang kehalalan atau diperbolehkannya vaksin Covid-19 digunakan sebelum diedarkan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara penutupan Musyawarah Nasional MUI ke-10 Tahun 2020 di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"Saya telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan digunakannya vaksin Covid-19 dapat diterbitkan sebelum vaksin diedarkan," kata dia.

Baca juga: Pastikan Vaksin Covid-19 Aman dan Halal, Satgas: Kami Minta Masyarakat Tak Takut

Ma'ruf mengatakan, pihaknya mengapresiasi MUI yang sejak tahap awal aktif bersama instansi terkait melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin Covid-19.

Sebab, kata dia, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi mulai dari pengadaan vaksin Covid-19 melalui kerja sama internasional maupun memproduksi sendiri.

"Aspek-aspek terpenting dari upaya tersebut, selain memastikan ketersediaan vaksin, kesiapan logistik dan pelaksanaan vaksinasi, adalah memastikan keamanan, kemanfaatan serta kehalalan atau kebolehan untuk digunakan," kata dia.

Dengan demikian, penting bagi MUI untuk segera mengeluarkan ketetapan atau fatwa terkait vaksin Covid-19 tersebut.

Utamanya, terkait kehalalan atau kebolehan vaksin tersebut digunakan.

Baca juga: Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Ma'ruf mengatakan, dalam waktu tak lama lagi, vaksin Covid-19 akan tersedia dan siap diberikan kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Meskipun demikian, program vaksinasi Covid-19 dengan skala sangat masif dari segi jumlah, sebaran wilayah, serta waktu pelaksanaan yang serentak belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

"Kegiatan yang sangat krusial itu Insya Allah akan mulai kita laksanakan pada awal tahun depan. Saya mengajak MUI dan segenap ormas, lembaga keagamaan, para pemuka agama serta tokoh masyarakat turut membangun kesadaran, kesiapan dan dukungan seluruh masyarakat pentingnya vaksinasi Covid-19," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

UPDATE: Bertambah 5.963, Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 1.450.192

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.599.763, Bertambah 5.041 Orang

Nasional
Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Dukung BPOM, Mantan Pimpinan KPK: Kepedulian Kami sebagai Warga yang Waras

Nasional
Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Polemik Vaksin Nusantara, Lebih dari 100 Tokoh Nyatakan Dukung BPOM

Nasional
Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Epidemiolog: Penurunan Kasus Covid-19 Sementara, Harus Ada Upaya Cegah Kenaikan

Nasional
LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X