Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 26/11/2020, 12:28 WIB
Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan (kedua dari kanan) saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKomisioner Komnas HAM Munafrizal Manan (kedua dari kanan) saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menilai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

"Pelibatan TNI mengatasi terorisme ini, berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Nah ini kita lihatnya dalam perspektif apriori. Jadi sebelum kejadian yang sesungguhnya terjadi," ujar Munafrizal dalam diskusi daring bertajuk Catatan Kritis dalam Perspektif Sekuritisasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Legislasi Perpres TNI, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Komnas HAM: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Bersifat Ad Hoc, Tidak Permanen

Menurut Munafrizal, pemerintah seharusnya dapat belajar dari sejumlah kasus yang terjadi, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia mencontohkan soal dugaan kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 saat menindak terduga teroris.

"Potensi pelanggaran HAM itu nyata sekali. Kepolisian kita, Densus, pernah ada beberapa kejadian yang ada korban diduga terorisme tapi masih diragukan kepastiannya, tapi sudah terlanjur meninggal atas tindakan yang dilakukan Densus," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Selain itu, kata Munafrizal, Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman negara lain terkait pelibatan militer dalam mengatasi aksi terorisme, misalnya Amerika Serikat.

AS diketahui telah lama memiliki sebuah kamp penyiksaan untuk menampung para terduga teroris. Kamp tersebut terletak di Guantanamo, Kuba atau lebih dikenal sebagai penjara Guantanamo.

Munafrizal juga memberikan catatan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, terutama terkait tiga fungsi yang diberikan kepada TNI.

Tiga fungsi yang diberikan kepada TNI untuk mengatasi terorisme yaitu penangkalan, penindakan dan pemulihan.

"Saya melihatnya dengan tiga fungsi yang dinilai strategis sekali dalam mengatasi terorisme, ini artinya memberikan fungsi kepada TNI dari hulu ke hilir sekaligus. Bahkan di dalam rancangan Perpres ini disebutkan pencegahan. Ini lengkap sekali pemberian fungsi kepada TNI untuk atasi terorisme," ungkapnya.

Baca juga: Komnas HAM Sarankan Pelibatan TNI Atasi Terorisme Hanya pada Tahap Penindakan

Munafrizal berpendapat, pemberian fungsi tersebut sudah keluar jalur dari prinsip criminal justice system. Menurut dia, TNI sudah diberikan fungsi yang komprehensif untuk mengatasi aksi terorisme.

Adapun, DPR telah menyerahkan masukan terkait Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, salah satunya masukan yang diberikan yakni soal pembentukan badan pengawas yang berada di bawah pengawasan DPR. Ia mengatakan, usulan tersebut sebagai bentuk pengawasan dan menjalankan amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Komisi I DPR telah memberikan pandangan-pandangan yang menarik, ada tiga hal yang disampaikan, salah satunya dibentuk badan pengawas yang institusinya di bawah naungan DPR untuk melakukan proses pengawasan UU Nomor 15 Tahun 2018," ujar Azis, dikutip dari Antara.

Baca juga: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Skala Rendah dan Sedang Dimungkinkan, tapi..

 

Sementara, Yasonna mengatakan, amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme diatur lebih lanjut dalam Perpres. Namun, kata Yasonna, sebelum Perpres tersebut dibuat, pemerintah perlu meminta pertimbangan dari DPR RI.

"Ini satu-satunya Perpres yang perlu mendapatkan pertimbangan DPR karena pentingnya substansi di dalamnya. Kami sudah memasukkan draf Perpres ke DPR beberapa bulan lalu dan kami secara resmi telah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR untuk meminta pendapat dan kemudian dihadiri Pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, setelah pemerintah mendapatkan masukan dari Komisi I dan Komisi III DPR, maka pemerintah akan membahasnya secara internal.

Baca juga: Kontras Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

 

Tak hanya itu, ia akan menyampaikan kepada Presiden dan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait masukan yang sudah diberikan DPR.

"Kami akan sampaikan kepada Menkopolhukam dan beliau akan mengadakan rapat untuk membahas masukan dari Komisi I dan Komisi III DPR," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Nasional
Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Nasional
BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.