Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Kompas.com - 25/11/2020, 12:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan kepala lembaga segera memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Menurut Jokowi, belanja negara dapat menggerakkan ekonomi yang kini masih lesu akibat situasi pandemi.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

"Di saat perekonomian kita masih lesu maka belanja pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi kita. Oleh karena itu APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," kata Jokowi, dikutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

 

Jokowi meminta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran besar, melakukan lelang sedini mungkin.

Beberapa kementerian itu misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertanian.

Jokowi menyarankan agar lelang digelar Desember 2020 guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun depan.

"Artinya di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA-nya nanti diserahkan," ujarnya.

Baca juga: Wapres: APBN 2021 Diarahkan untuk Penggunaan Produk Lokal, Dorong UMKM

Jokowi juga berpesan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara untuk segera merealisasikan bantuan sosial di awal Januadi 2021.

Bansos diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi di lapisan bawah bergerak.

Menurut Jokowi, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, para pemangku kepentingan harus belerja lebih cepat dengan cara-cara yang luar biasa.

"Semangatnya, auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal. Semuanya harus sudah sering saya sampaikan, harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 dan Nota Keuangannya

 

Adapun, dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja negara di APBN 2020.

Jokowi mengatakan, alokasi ini terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun dan Rp 795,5 triliun untuk transfer daerah dan dana desa.

"Tentu saja lokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ujar Jokowi.

"Kesehatan misalnya, sebesar 169,7 triliun, pendidikan 550 triliun, infrastruktur 417,4 triliun, perlindungan sosial 488 triliun, ketahanan pangan 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi 26 triliun dan seterusnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com