Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Kompas.com - 24/11/2020, 19:43 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Melihat dua peserta ProKUS tersebut, Teten menyatakan keinginan kuatnya untuk meningkatkan skala usaha PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha seperti Yani Suryani dan Waliah.

Baca juga: Tutupi Kekurangan Anggaran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan Kemensos

“Jadi, nanti Ibu bisa bergabung dalam koperasi. Kami lembagakan, karena dengan koperasi pasarnya akan semakin luas. Untungnya lagi akan dibantu permodalan dengan bunga lunak melalui koperasi,” kata Teten.

Data Kemensos menunjukkan, di Kabupaten Bandung Barat tercatat sebanyak 285 KPM-PKH Graduasi terdaftar sebagai peserta ProKUS penerima bantuan sebesar Rp 3,5 juta per KPM.

Teten berharap, bantuan ini membuat rintisan usaha ultra mikro KPM-PKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi.

“Sebab rintisan usaha yang dikelola KPM-PKH Graduasi ini mayoritas adalah usaha ultra mikro,” katanya.

Bersama meninjau Puskesos

Selain meninjau peserta ProKUS, Mensos dan Menkop UKM turut mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat Desa Batulayang Kecamatan Cililin.

Puskesos Lumpaat dibentuk pada 2020 yang memiliki empat orang petugas berperan sebagai koordinator, front office, back office, dan fasilitator.

Adapun jumlah keluhan yang tercatat dan ditangani Puskesos ini berjumlah 2-10 orang per hari.

Puskesos sendiri memberikan pelayanan sosial kepada peserta PKH, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos Tunai kepada 2.361 KPM di Kabupaten Semarang

Tak hanya itu, Puskesos juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai informasi, Puskesos Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung Barat sudah terbentuk sejak 2016 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Puskesos SLRT tersebut diantaranya, Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas.

Kemudian, pada 2020 bertambah dua Puskesos mandiri dengan dana APBD pula, yaitu Puskesos Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta dan Puskesos Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Baca juga: Kemensos Masih Fokus Tangani Dampak Covid-19 pada 2021

Dalam kunjungannya tersebut, Mensos dan MenKop UKM menyatakan harapan mereka untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan program-program Kemenkop UKM.

Tujuannya untuk menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di desa-desa.

Dengan begitu, diharapkan pada 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerja sama dengan koperasi dan UKM sebagai rujukan dari Puskesos di desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com