Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menyatakan, tidak semua masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Jadi kami tidak mencari-cari data baru. Kami fokus pada penguatan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) Graduasi yang memiliki rintisan usaha mikro,” kata Mensos.

KPM-PKH Graduasi sendiri adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentang. Namun graduasi, karena beberapa komponennya tidak memenuhi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat mengunjungi peserta PKH Graduasi yang sudah menerima Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) di dua desa Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/11/2020).

Sebagai informasi, ProKUs adalah program lanjutan dari PKH yang melatih secara mandiri atau para penerima manfaat dengan potensi besar untuk mengembangkan usahanya.

Adapun para penerima manfaat akan diberikan modal dan berbagai pelatihan kewirausahaan lewat program ini.

Juliari menjelaskan, pada 2021 Kemensos akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar.

“Kemensos harus bisa memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial (bansos),” tegas Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima.

Tujuannya, lanjut Juliari, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan terus-menerus.

“Oleh karenanya, mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah,” katanya.

Sesuai konsep “integrated and sustainability programme”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyatakan, ProKUS dalam pelaksanaannya ada pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Bagi pendamping nantinya dibekali pelatihan sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPM-PKH Graduasi menuju tingkat yang lebih sejahtera,” kata Edi yang juga turut mendampingi Mensos.

Lebih lanjut Edi menyampaikan, program ini telah sesuai dengan konsep integrated and sustainability programme.

Artinya, kewirausahaan sosial dirancang untuk bisa bersinergi dengan program lain termasuk graduasi KPM-PKH yang memiliki rintisan usaha.

“Melalui ProKUS, para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola modal usaha, memiliki pendapatan berkelanjutan, dan mengalami peningkatan standar kehidupan,” ujar Edi.

Salah satunya adalah ProKUS Kabupaten Bandung Barat. Program ini merupakan hasil kerja sama Kemensos melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Pusat Inkubator Bisnis (Oorange) Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Kepesertaan ProKUS dilakukan melalui penyaringan dan validasi KPM-PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha. Nantinya, mereka akan dibekali workshop dan pelatihan per klaster pada setiap Kecamatan,” kata Edi.

Selanjutnya, tambah Edi, peserta diberikan modal usaha dan pendampingan selama tiga bulan terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan penumbuhan kebiasaan menabung.

“Untuk pendampingan akan dilakukan oleh Mentor Inkubasi Bisnis (MiBi) dan TKSK,” terangnya.

ProKUS sendiri memiliki empat jenis klaster, diantaranya kriya tekstil atau fesyen, agribisnis, ritel, dan kuliner.

Dari jenis klaster ini dibagi menjadi tiga kategori skala usaha.

Kategori tersebut adalah start up, bagi KPM-PKH graduasi yang belum jelas usahanya dan berjalan kurang dari satu tahun, scale up ditujukan bagi yang sudah jelas usahanya dan berjalan lebih dari satu tahun.

“Sedangkan yang ketiga adalah inkubasi, diperuntukkan bagi yang sudah lebih maju dan sudah jelas pasarnya,” jelas Edi.

Menggandeng Kementerian Koperasi

Tak sendiri, Mensos Juliari turut menggandeng Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) (Menkop UKM) dalam memberikan intervensi program lebih lanjut kepada peserta ProKUS.

Juliari turut menyambut baik kehadiran Menkop UKM Teten Masduki atas kesediaannya menerima kerja sama untuk program ini.

“Terima kasih atas dukungan Bapak Menkop UKM kepada kami. Kami punya stok banyak peserta PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha pak,” kata Juliari.

Dengan ini, lanjut Juliari, pihaknya juga siap menyerahkan kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM untuk diberdayakan lebih lanjut

Menurut Juliari, strategi percepatan penanganan kemiskinan memang harus bersambung dan berkelanjutan sebagaimana dirintis oleh kedua kementerian ini.

“Ini namanya siklus penanganan kemiskinan berjalan tuntas. Nah, PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha tadi tinggal di-assesment. Karena kami punya datanya, ke depan akan diberikan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi atau apapun itu,” terangnya.

Sementara itu, Menkop UKM Teten mengatakan, pihaknya siap memberdayakan peserta PKH Graduasi dengan usaha mikro dari Kemensos.

Kunjungi Desa Sindangkerta dan Desa Batulayang

Dalam kesempatan itu pula, Mensos Juliari bersama Menkop Teten meninjau dari dekat dua kegiatan usaha mikro yang dikelola peserta PKH Graduasi.

Kedua Menteri ini mengunjungi dua desa di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, dan Desa Batulayang, Kecamatan Cililin.

Kunjungan pertama mereka adalah di kediaman peserta ProKUS Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta Yani Suryani.

Yani termasuk peserta ProKUS skala usaha kategori scale up dengan jenis klaster kuliner. Ia memiliki rintisan usaha gula semut, keripik raja rasa, temulawak, dan jahe merah.

Sementara itu, kunjungan kedua Mensos dan Menkop UKM adalah di kediaman peserta ProKUS Desa Batulayang Kecamatan Cililin Waliah.

Waliah merupakan peserta ProKUS peningkatan skala usaha dan jenis klaster yang sama dengan Yani. Usaha yang ia rintis berupa produk minuman.

Melihat dua peserta ProKUS tersebut, Teten menyatakan keinginan kuatnya untuk meningkatkan skala usaha PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha seperti Yani Suryani dan Waliah.

“Jadi, nanti Ibu bisa bergabung dalam koperasi. Kami lembagakan, karena dengan koperasi pasarnya akan semakin luas. Untungnya lagi akan dibantu permodalan dengan bunga lunak melalui koperasi,” kata Teten.

Data Kemensos menunjukkan, di Kabupaten Bandung Barat tercatat sebanyak 285 KPM-PKH Graduasi terdaftar sebagai peserta ProKUS penerima bantuan sebesar Rp 3,5 juta per KPM.

Teten berharap, bantuan ini membuat rintisan usaha ultra mikro KPM-PKH Graduasi terus bertahan di tengah sulitnya ekonomi.

“Sebab rintisan usaha yang dikelola KPM-PKH Graduasi ini mayoritas adalah usaha ultra mikro,” katanya.

Bersama meninjau Puskesos

Selain meninjau peserta ProKUS, Mensos dan Menkop UKM turut mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat Desa Batulayang Kecamatan Cililin.

Puskesos Lumpaat dibentuk pada 2020 yang memiliki empat orang petugas berperan sebagai koordinator, front office, back office, dan fasilitator.

Adapun jumlah keluhan yang tercatat dan ditangani Puskesos ini berjumlah 2-10 orang per hari.

Puskesos sendiri memberikan pelayanan sosial kepada peserta PKH, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Tak hanya itu, Puskesos juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai informasi, Puskesos Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung Barat sudah terbentuk sejak 2016 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Puskesos SLRT tersebut diantaranya, Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas.

Kemudian, pada 2020 bertambah dua Puskesos mandiri dengan dana APBD pula, yaitu Puskesos Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta dan Puskesos Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kunjungannya tersebut, Mensos dan MenKop UKM menyatakan harapan mereka untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan program-program Kemenkop UKM.

Tujuannya untuk menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di desa-desa.

Dengan begitu, diharapkan pada 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerja sama dengan koperasi dan UKM sebagai rujukan dari Puskesos di desa.